Breaking News:

Aa Umbara Disikat KPK

Aa Umbara Terbukti Maling Dana Bansos, Kalau Tak Ganti Rugi Umbara Akan Dimiskinkan, Harta Disita

Jaksa menilai Aa Umbara terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang bantuan Covid-19.

Istimewa
Bupati Kabupaten Bandung Barat Nonaktif, Aa Umbara 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna, tujuh tahun penjara.

Tuntutan untuk Aa Umbara itu dibacakan Jaksa KPK, Budi Nugraha, dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE, Matradinata, Senin (25/10). 

Jaksa menilai Aa Umbara terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang bantuan Covid-19.

Jaksa mengatakan, terdakwa telah melanggar dakwaan kumulatif 1 dan 2 yakni Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana selama tujuh tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp 300 juta subdider 6 bulan kurungan," ujar jaksa KPK, saat membacakan tuntutan.

Jaksa juga menuntut agar hak politik Aa Umbara dicabut selama 5 tahun setelah masa tahanan. Ia juga diminta membayar uang pengganti, Rp 2 miliar.

Baca juga: Aa Umbara Sampaikan Pembelaan, Jaksa KPK Yakin Bupati KBB Itu Terbukti Korupsi Konflik Kepentingan

Apabila tidak dapat membayar dalam waktu dua bulan, harta benda Aa Umbara akan disita untuk dilelangkan menutupi kekurangan uang pengganti.

"Jika tidak tercukupi, akan dipidana selama satu tahun," katanya.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan Aa Umbara mengatur proyek pengadaan bansos Covid-19 melalui penunjukan langsung. Aa juga meminta fee 6 persen dari keuntungan proyek.

Aa melakukan penunjukan langsung pada mantan tim suksesnya M. Totoh Gunawan dan anaknya Andri Wibawa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved