Breaking News:

Pemkab Kuningan Habiskan Rp 8,3 Miliar untuk Kebutuhan TIK, Diskominfo: Itu Sebelum Pandemi

anggaran itu terserap melalui penggunaan aplikasi dan jaringan internet yang terhubung di seluruh kantor pemerintah daerah

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Roro Ening, Kasi Pengembangan dan Layanan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kuningan. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Kebutuhan jaringan internet yang digunakan pemerintah kabupaten Kuningan berdasar pada kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu sebelum terjadi Pandemi Covid19 bisa menghabiskan anggaran Rp 8,3 Milliar.

"Belanja sebesar Rp 8,3 milliar itu dari setiap lembaga atau instansi pemerintah di Kuningan," kata Roro Ening, Kasi Pengembangan dan Layanan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kuningan, Selasa (19/10/2021).

Roro menyebut anggaran itu terserap melalui penggunaan aplikasi dan jaringan internet yang terhubung di seluruh kantor pemerintah daerah. "Untuk jumlah aplikasi di Kuningan itu terbagi beberapa kebijakan. Seperti ada aplikasi dari pusat, provinsi serta dari kabupaten sendiri," katanya.

Baca juga: Anak Buah Jenderal Andika Perkasa dari Papua Digembleng di Kuningan, Danrem 063/SGJ Cirebon Hadir

Untuk jumlah aplikasi secara terpusat itu seperti SIAK (Sistem Administrasi Informasi Kependudukan), secara teknis ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang berada di Bagian Barang dan Jasa Setda Kuningan.

"Jumlah aplikasi pemerintah terpusat yang di gunakan di Kuningan, jumlah tidak tahu. Namun untuk aplikasi pemerintah Kuningan hingga sekarang hasil pemilahan itu ada sebanyak 56 aplikasi dari sebelumnya sebanyak 61 aplikasi," katanya.

Jumlah 56 aplikasi itu sub domain dari pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Namun untuk aplikasi pemerintah yang terpusat itu jelas Sub Domainnya ada di Pemerintah Pusat.

"Dari berbagi aplikasi jaringan internet, ini tidak semua bisa di akses oleh masyarakat. Untuk aplikasi SIMPEG itu harus individu ASN sendiri," katanya.

Soal pengawasan aplikasi bebas beredar di Smartphone, seperti Aplikasi Pinjaman Online, Roro menyebut bahwa itu bukan kebijakan daerah dalam melakukan monitoring.

"Untuk aplikasi terbuka di smartphone itu bukan kebijakan kami, melainkan kebijakan pengawasan atau pemantauannya langsung dari Kementerian Kominfo," ujarnya.

Baca juga: PKB Kuningan Bentuk Tim Pemenangan Pilkada dan Pemilu, Targetkan Kemenangan Besar di Tahun 2024

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kuningan Wahyu Hidayah mengklaim dalam pembuatan aplikasi bagi penyelenggara pemerintah. Idealnya melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan Diskominfo.

Pasalnya, dalam kebijakan baru pemerintahan saat buat aplikasi jaringan internet, tidak harus beli mentahan, mulai pembuatan masteran hingga maintenance yang otomatis bisa mengeluarkan biaya besar.

"Melainkan ada kebijakan baru, saat Lembaga mau buat aplikasi ini bisa dengan cara kordianasi dengan Diskominfo. Misal yang akan digunakan itu aplikasi tertentu ada di Kota / Kabupaten lain, ini bisa dilakukan kerjasama. Jadi tidak ada biaya sama sekali," katanya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved