Breaking News:

TKI Ilegal

Nyaris 5 Juta TKI Berangkat Secara Ilegal ke Luar Negeri, BP2MI Buru Sindikat Mafia Penyalur

BP2MI mencatat, hingga saat ini ada sekitar 4,7 juta PMI yang didominasi perempuan, disalurkan secara ilegal oleh sindikat dan mafia.

Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ilustrasi: Ketua SBMI Cabang Indramayu saat menunjukan rekaman video Rokaya (40) yang mengalami sakit di Arbil, Irak, Jumat (24/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Jutaan pekerja migran Indonesia ( PMI) menjadi korban penempatan ilegal di sejumlah negara.

Badan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) mencatat, hingga saat ini ada sekitar 4,7 juta PMI yang didominasi perempuan, disalurkan secara ilegal oleh sindikat dan mafia.

"Bahwa apa yang dihadapi oleh negara kita saat ini ada 4,4 juta PMI yang tercatat secara resmi. Tapi ada 4,7 juta, hampir 5 juta tidak tercatat resmi. Itu mereka 90 persen korban penempatan ilegal," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat membuka rakornas BP2MI di Hotel Intercontinental, Bandung, Rabu (6/10/2021).

Benny mengatakan, kondisi PMI yang ditempatkan oleh sindikat dan mafia itu rata-rata mengalami masalah ada yang disiksa, tidak diberi upah, sakit hingga terparah sampai meninggal dunia.

Dalam dua tahun terakhir, kata Benny, BP2MI sudah membantu kepulangan 65.734 PMI yang terkendala.

"Ada 981 PMI yang meninggal, kita tangani kepulangan jenazahnya hingga diantar ke keluarga. Dalam dua tahun terakhir, ada 1.316 PMI yang sakit dan kita tangani kepulangannya, penyembuhannya hingga pulang ke kampung halamannya. Dalam dua tahun terakhir, ada 62.488 PMI yang mengalami kendala hukum sehingga harus dideportasi dan kita layani kedatangannya dan kita pastikan tiba dengan selamat di daerah asalnya," katanya.

Menurut Benny, praktik tersebut sudah bersifat Extraordinary crime yang disinyalir melibatkan oknum dari berbagai instansi.

"Ini bukan hanya sekedar tindak pidana penjualan orang (TPPO) biasa, namun tindak pidana lainnya," ucapnya.

Baca juga: Diiming-imingi Duit Rp 7 Juta, Calon TKW Asal Indramayu Bocorkan Modus Oknum Penyalur TKI Ilegal

Benny mengatakan, pihaknya bersama sejumlah kelembagaan saat ini tengah berupaya untukmemburu sindikat penempatan PMI ilegal.

"Perlu penanganan yang luar biasa, pendekatan yang bersifat multidoors, pengenaan TPPO juga Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harus dicari otak pelaku agar menimbulkan efek jera. Ini adalah Kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak," katanya.

Praktik seperti ini, kata dia, sudah berlangsung lama. Para sindikat mafia ini mengambil keuntungan besar dari bisnis ini.

"Mereka seolah tidak bisa disentuh hukum negara. Dan berbagai bentuk eksploitasi kekerasan fisik, kekerasan secara seksual, gaji yang tidak dibayar semestinya, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pelarungan atau pembuangan ke tengah laut, mayat para pelaut kita korban kekerasan di atas kapal, akan menambah daftar panjang nasib pekerja migran Indonesia," ucapnya.

Baca juga: TKW Asal Indonesia Diduga Disiksa Majikannya di Malaysia, Gaji 3 Tahun Juga Tak Dibayarkan

Saat ini, kata dia, BP2MI telah membentuk satgas internal pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal. Satgas tersebut bahkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

"Ini komitmen kita untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Perintah Presiden melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," katanya.

Ketua Dewan Pengarah Satgas Komjen (Purn) Suhardi Alius menambahkan, pembentukan satgas ini dalam rangka memberantas mafia penempatan ilegal sebagai komitmen untuk melindungi pahlawan devisa.

"Tadi identifikasi jelas, semua oknum ada disemua lintasan lembaga, kita jangan sampai kalah. Itulah tugas kami untuk mendorong semuanya, jangan sampai karena segelintir orang semua berpaku tangan. Semua kita masukan, penyidik kepolisian, kejaksaan, ppatk, untuk mendorong itu," ujar Suhardi.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved