Breaking News:

Masih Terima Laporan dari Warga Soal Pungutan, Bupati Cirebon Siap Perangi Pungli,

Imron Rosyadi, mengakui hingga kini masih menerima laporan masyarakat Kabupaten Cirebon mengenai praktik pungli.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
Istimewa
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, saat menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (1/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Pemkab Cirebon siap memberantas praktik pungutan liar (pungli) karena telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui hingga kini masih menerima laporan masyarakat Kabupaten Cirebon mengenai praktik pungli.

Padahal, Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon menyabet juara 1 pelaporan saber pungli dari Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat.

"Diperlukan upaya tegas, konsisten terpadu, efektif, dan efisien untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang melakukan pungli," ujar Imron Rosyadi saat ditemui seusai Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Buka Suara Soal Wacana Pembentukan Provinsi Cirebon Raya

Imron mengatakan, telah meminta Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Saber Pungli Jabar untuk mengambil sikap tegas, konsisten, dan tidak main-main dalam memberantas pungli.

Selama ini, menurut dia, publik masih menilai Satgas Saber Pungli masih kurang efektif sehingga sosialisasi kali ini menjadi bukti komitmen pemerintah memberantas pungli.

"Semoga ini menjadi gerakan moral dan kultural bagi seluruh ASN, karena birokrasi harus bersih, profesional, berintegritas, dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan," kata Imron Rosyadi.

Sementara Sekretaris Saber Pungli RI, Irjen Pol Agung Makbul, mengatakan, fenomena selama ini ialah masyarakat merasakan praktik pungli dari lahir hingga meninggal dunia.

Ia menyampaikan, pembuatan akta kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, serta surat kematian, rawan pungli.

"Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden RI untuk mengurangi pungli yang dilakukan oknum pelayan publik," ujar Agung Makbul.

Pengawas Masyarakat Antipungli Indonesia (MAPI), Budi Suryo Santoso, menegaskan masyarakat harus berani melapor saat menemukan praktik pungli.

Pasalnya, tujuan Saber Pungli dibentuk ialah untuk kepentingan masyarakat dan tim tersebut bergerak secara independen.

"Ini sebagai salah satu kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah memberantas pungli," kata Budi Suryo Santoso.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved