Breaking News:

Kuningan Masuk Daerah Miskin Ekstrem di Jabar, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Beri 2 Solusi Cepat

secara teknik dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Ia mengklaim banyak strategi yang dapat digunakan sebagai motivasi kerja untuk pengentasan tersebut

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar saat melangsungkan kegiatan di Graha Ahmad Bagja di Desa Panawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi, Jum'at (1/10/2021). 

 Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Kasus kemiskinan ekstrem yang melibatkan lima daerah termasuk Kuningan di Jawa Barat mendapat tanggapan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar saat melangsungkan kegiatan di Graha Ahmad Bagja di Desa Panawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi, Jum'at (1/10/2021).

Abdul Halim mengatakan penanganan kemiskinan di lima daerah termasuk Kuningan, harus serius dilakukan di tiap pemerintah desa.

"Untuk penanganan kemiskinan itu ada di desa dan kalau kita mau menangani secara serius, iya harus dari level desa terlebih dahulu.

Kalau level desa maka datanya harus mikro, sehingga di situ jelas siapa, di mana, bagaimana kondisi kemiskinannya seperti apa? Nah, treatment inilah yang dibutuhkan untuk penanganan tersebut," ujarnya.

Baca juga: INILAH Penyebab Kemiskinan Ekstrem di Kuningan Tinggi di Jawa Barat, BPS Jelaskan Begini

Kemudian secara teknik dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Ia mengklaim banyak strategi yang dapat digunakan sebagai motivasi kerja untuk pengentasan tersebut.

"Paling tidak ada dua strategi penting untuk mengentaskan kemiskinan, yang pertama pengurangan belanja. Jadi penurunan belanja, ini satu-satunya cara dengan program-program pemerintah yakni subsidi listrik, BPJS kemudian kartu Indonesia sehat, Indonesia pintar, itu semua harus bisa menawarkan kemiskinan Ekstrem yang berhak mendapatkan itu harus mendapat itu,

Dengan demikian, mereka tidak harus mengeluarkan uang lagi untuk berobat, menyekolahkan anak, tidak perlu lagi untuk menjadi anggota BPJS karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah," katanya.

"Bayar listrik pun dapat subsidi, nah berarti kan pengeluarannya menurun ini merupakan strategi yang pertama. Jadi menurunkan pengeluaran," imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi DPD PAN Kuningan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Cerita Soal Kemiskinan Hingga Prostitusi

Kemudian, masih kata dia, dalam meningkatkan pendapatan, selain dari BLT dana Desa, Bantuan Tunai Desa, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai berbagai program padat karya itu adalah digelontorkan untuk mereka mendapatkan peningkatan pendapatan.

"Nah, kalau pengeluaran menurun pendapatannya meningkat, maka income nya pasti akan tinggi. Ukurannya adalah 1,99 Us Dollar atau setara Rp. 12.000 per hari per jiwa itu untuk ukuran kemiskinan ekstrem dan tinggal dikalikan saja, kalau satu bulan. Misal 10 hari sudah Rp. 120.000 berarti dibutuhkan sekitar Rp. 360.000 total," katanya.

Dengan menurunkan pengeluaran atau tidak ada belanja yang dilakukan warga, karena semua gratis dan seterusnya. Kemudian mendapat BLT, satu bulan Rp. 300.000

"Apakah sudah tertutup dan belum lagi mendapat PKH, belum lagi dapat gotong royong warga untuk asupan kalori harian, atau peningkatan gizi anak dan seterusnya. Maka, itu bisa diselesaikan di tingkat desa, karena desa bisa," katanya.

Sejauh ini dengan basis data, tanya Mentri Abdul Halim Iskandar, ini sudah jalan terus dan untuk di Kuningan sekitar 80 persen, tinggal kemudian menambah yang 20 persen.

"Tadi saya ketemu Pak Bupati dan kata beliau itu akan selesai pada 10 hari mendatang. Dengan demikian pak bupati punya data lengkap di tingkat desa, para Kuwu mempunyai data lengkap untuk desanya masing-masing, karena pemilik data ini adalah pak Kuwu, termasuk by name by address," katanya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved