Breaking News:

Isu Provinsi Cirebon Raya

Kembali Muncul Isu Provinsi Cirebon Raya, Ketua DPRD Kuningan Bersikap Begini

program pemerintah Provinsi Jabar hingga sekarang terus berjalan dan bisa dirasakan warga semua.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy angkat suara soal pembentukan Provinsi Cirebon Raya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD setempat di Jalan RE Martadinata, Kamis (30/9/2021). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Kabar rencana percepatan pembentukan Provinsi Cirebon Raya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD setempat di Jalan RE Martadinata, Kamis (30/9/2021).

"Untuk pembentukan Provinsi Cirebon kita menolak. Sebab selama ini Bandung masih menjadi Ibukota Provinsi Jawa Barat," kata Zul sapaan akrab Nuzul Rachdy.

Di samping itu, program pemerintah Provinsi Jabar hingga sekarang terus berjalan dan bisa dirasakan warga semua.

"Program kerja pemerintah dalam bangunan atau fisik, ini bisa dilihat saat sekarang yaitu sedang mengerjakan pembuatan jalan tol Cisumdawu (Cirebon - Sumedang dan Dawuan. Sebelumnya pembangunan jalan tol itu Cipali dan banyak lagi," katanya.

Baca juga: Pembentukan Provinsi Cirebon Raya, Pengamat Majalengka Sebut Hanya Akan Menguntungkan 3 Pihak Ini

Sekadar informasi, Isu pembentukan Provinsi Cirebon hingga menjadi obrolan warga di kalangan masyarakat Kuningan, kontan mendapat tanggapan dari oran nomor satu di Kuningan.

Bupati Kuningan H Acep Purnama saat dihubungi Tribuncirebon.com, mengatakan, kalau bicara pemerintahan Ia rasa tidak akan berfikir ke arah sana dulu, apalagi upaya mendukung langsung pembentukan pemerintahan provinsi baru.

"Saya rasa tidak ke arah sana, kita mah sedang berfikir bagaimana saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan selanjutnya kedepan mulai berfikir untuk pemulihan sosial ekonomi itu yang utama.

Jadi gak ada berfikir soal rencana atau mau itu, gak akan ikut-ikutan dulu," kata Acep saat mengawali jawaban tentang Isue tersebut, Rabu (29/9/2021).

Menyinggung soal potensi pemerintah Jawa Barat, kata Acep mengaku bahwa selama ini program pembangunan terus berjalan dan Kuningan selalu masuk dalam pelaksanaan program pemerintah melalui kebijakan Provinsi.

"Kalau potensi saya lihat belajar dari yang ada. Menurut saya, kalau Kuningan adalah bagian dari Jawa Barat kurang apa atuh. Pembangunan berjalan apa berjalan," ujarnya.

Baca juga: Pembentukan Provinsi Cirebon Raya Ditolak 4 Kepala Daerah, Tapi Profesor Ini Bilang Peluang Bagus 

Disebut harus melihat dan perkembangan masyarakat di Provinsi baru, kata Acep mengaku hingga kini terus memperhatikan dan mempelajari pada pemerintah provinsi baru.

"Seperti belajar dari provinsi yang baru dibentuk, kan gak mudah, 10-15 tahun baru bisa mapan. Jadi kata saya, sudahlah tahan diri dulu apalagi ini harus melalui proses panjang, pertama belum tentu masyarakat semuanya setuju," ungkapnya.

Di samping itu, masih kata Acep mengklaim kalau membaca Isue ini harus masuk pada soal politik. Sehingga dalam pembentukan provinsi itu harus melibatkan persetujuan dari DPRD Kuningan dan Provinsi Jabar hingga tatanan pemerintahan lebih atas.

"Iya, bisanya mapan suatu pemerintahwn provisi baru, ini masuk soal politik dan harus ada persetujuan DPRD Kabupaten, Provinsi, lalu RI baru ke Kemendagri. Prosesnya berlarut-larut jadi lebih baik ya pikirkan yang sekarang aja," ungkap Acep yang keukeuh untuk Kuningan sedang fokus pengendalian COVID-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved