Breaking News:

Fraksi PKB Majalengka Siap Kawal Perda Pesantren Sejalan dengan UU 18/2019 dan Perpres 82/2021 

di Majalengka, lembaga eksekutif dan legislatif telah membangun kesepahaman dan sepakat untuk membuat produk peraturan turunan, Perda pesantren

Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Seluruh anggota Fraksi PKB Kabupaten Majalengka 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren disambut baik di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Majalengka.

Pasalnya, banyak yang menyebut terbitnya UU tersebut, menandai kehadiran pemerintah secara nyata terhadap lembaga pendidikan pesantren.

Bahkan di Kabupaten Majalengka, lembaga eksekutif dan legislatif telah membangun kesepahaman dan sepakat untuk membuat produk peraturan turunan, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 

Baca juga: Puluhan Pondok Pesantren di Majalengka Ikuti Program One Pesantren One Product

Suheri selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Majalengka, membenarkan bahwa rancangan Perda tersebut saat ini sudah masuk dalam proses pembahasan.

Yang mana, sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021.

Bahkan sebagai anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), ia sangat mengapresiasi rancangan tersebut dan siap mengawal agar regulasi ini, bisa segera direalisasikan.  

"Karena dengan adanya perda ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka bisa hadir lebih optimal terhadap lembaga pesantren," ujar Suheri kepada Tribun, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: 63 Pesantren di Kabupaten Cirebon Ikuti Program OPOP, Hasilkan Beragam Produk Unggulan

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa Perda tersebut bisa menjadi payung hukum untuk pemerintah daerah.

Khususnya, membina, mengayomi dan membantu pondok pesantren yang ada. 

"Sebagian dari manfaatnya adalah dengan adanya perda ini maka ada kekuatan dan  kepastian hukum bahwa Pemda Majalengka akan punya tanggung jawab terhadap  pesantren."

"Oleh sebab itu, fraksi PKB akan memperjuangkan agar peraturan turunan tersebut segera bisa terealisasi sehingga apa yang diharapkan, terutama oleh kalangan pesantren bisa terwujud dan Perda Pesantren akan semakin memperkuat peran pesantren dalam pembangunan," ucapnya.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved