KKB Papua Terdesak, Muncul Ajakan Berunding Dengan Jokowi, Padahal Dulu Berani Serang 4 Prajurit TNI

Pelepasan jenazah empat prajurit dilakukan Pangdam XVIII/Kasuarai, Mayjen I Nyoman Cantiasa di Bandara Sorong.

Cantiasa pun menginstruksikan kepada Dankoops Korem 181 untuk mengejar para pelaku demi keamanan Papua Barat, khususnya Maybrat.

Cantiasa pun mengatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha melawan petugas.

Dia juga meminta kepada masyarakat Maybrat untuk tetap tenang karena menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keaman di Papua Barat.

"Kepada seluruh masyarakat Maybrat agar tetap tenang karena saya telah bersumpah untuk menjaga keamanan di sini dan melakukan pembinaan," kata Cantiasa.

Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengklaim serangan yang menewaskan empat anggota TNI tersebut dilakukan oleh pihaknya.

"Panglima Kodap IV Sorong Raya Brigjen Deny Mos dan pasukannya bertanggung jawab atas aksi penyerangan ini dan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM di bawah Pimpinan Jenderal Goliath Tabuni bertanggung jawab secara komando," kata Sebby melalui keterangan tertulis.

Siap berunding

Meski mengklaim membunuh empat prajurit TNI di Maybrat, kini manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Maybrat, Papua Barat.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo membuka diri untuk berunding.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom mengatakan, aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer masif di Maybrat usai empat prajurit TNI tewas dalam serangan beberapa hari lalu.

"Kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan kami duduk di meja perundingan," ujar Sebby dalam sebuah rekaman video, Senin 6 September 2021.

Sebby mengatakan, usai operasi militer, pihaknya menerima laporan bahwa pada 4 September 2021 banyak masyarakat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan.

"Oleh karena itu kami minta perhatian semua pihak, baik pekerja HAM, gereja, masyarakat dan juga masyarakat internasional, juga PBB..." ucap Sebby.

"Masyarakat sipil menjadi korban, penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum ini sedang terjadi," kata dia menambahkan.

Sebby meminta agar Presiden Jokowi mulai membuka diri untuk berunding membahas status hak-hak politik Papua Barat.

Berita tentang KKB Papua