Pemkot Cirebon Tegaskan Tak Akan Ikut Campur dalam Polemik Pewaris Takhta Keraton Kasepuhan

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, meminta semua pihak yang berkisruh di Keraton Kasepuhan untuk menahan diri.

Pasalnya, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dijaga oleh semua unsur masyarakat, khususnya pihak yang berpolemik.

"Yaitu menjaga kelestarian keraton sebagai cagar budaya dan seluruh warisan budaya di dalamnya," kata Nasrudin Azis saat ditemui di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (30/8/2021).

Ia mengatakan, semua pihak yang berpolemik dalam hal pewaris takhta masih satu keluarga besar Keraton Kasepuhan.

Selain itu, mereka merupakan para pemangku budaya yang paling tahu pentingnya kewajiban melestarikan warisan budaya di keraton.

Karenanya, ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan polemik tersebut secara baik-baik demi menjaga marwah Keraton Kasepuhan.

"Keraton adalah warisan sejarah yang harus dipertahankan dan dikembangkan kelestariannya," ujar Nasrudin Azis.

Azis menyampaikan, kisruh yang terjadi sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah serta mufakat.

Diketahui, terdapat beberapa pihak yang mengklaim paling berhak menduduki jabatan Sultan Keraton Kasepuhan, di antaranya, PRA Luqman Zulkaedin dan Raharjo Djali.

Selain itu, ada juga Santana Kasultanan Cirebon dan Keluarga Besar Kesultanan Cirebon yang menuntut agar takhta dikembalikan kepada trah atau keturunan Sunan Gunung Jati.

Sebab, Luqman dan Raharjo dianggap bukan keturunan Sunan Gunung Jati sehingga tidak berhak menduduki posisi tersebut.

Baca juga: Santana Kasultanan Cirebon Minta Pemerintah Segera Bertindak untuk Akhiri Kisruh Keraton Kasepuhan

Raharjo Djali Ingin Duduki Jabatan Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon

Sultan Aloeda II, Raharjo Djali, siap perang data untuk membuktikan dirinya berhak menduduki jabatan Sultan Keraton Kasepuhan.

Pasalnya, ia mengakui adanya sejumlah pihak yang menolaknya sebagai suksesor Sultan Keraton Kasepuhan.

Ia juga mempunyai babon atau silsilah keluarganya untuk membuktikannya berhak menduduki takhta keraton.