Breaking News:

Pernyataan Pemkab Cianjur Dipertanyakan, Jabar Baru Ajukan Jalur Tengah-Selatan Agar Masuk Perpres

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, mempertanyakan pernyataan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Editor: dedy herdiana
Dok.Tribun Jabar
Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, mengatakan rencananya Jalur Tengah Selatan Jabar akan membentang sepanjang 321,26 kilometer, dengan posisi membentang dari barat ke timur, di antara Jalur Tengah Jabar dan Jalur Pantai Selatan Jabar.

"Ini sedang ada proses yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan sejumlah pemerintah kabupaten kota," kata Ferry saat dihubungi melalui ponsel, Minggu (28/2).

Dasar pemikiran pembangunan Jalur Tengah Selatan Jabar ini, katanya, adalah karena di Jawa Barat bagian selatan sudah ada Jalur Pantai Selatan, kemudian di jalur yang paling tengahnya adalah Jalur Tengah yang lama, yakni jalur Sukabumi-Bandung-Banjar.

"Tetapi, jarak antara Jalur Pantai Selatan dengan Jalur Tengah itu hampir antara 75 kilometer sampai 100 kilometer jaraknya. Jadi masyarakat yang di jalur tengah ini mau ke Jalur Tengahnya jauh, mau ke Jalur Selatannya jauh. Dari situ awalnya untuk membangun Jalur Tengah Selatan," katanya.

Jalur baru ini, katanya, bertujuan mempermudah masyarakat mengakses kawasan tengah dan selatan Jabar, di antaranya untuk perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, untuk mengakses Rumah Sakit Jampangkulon dan Pameungpeuk.

"Inilah dasar hal tersebut diajukan awalnya kepada Menkomarves, kemudian didorong menjadi usulan Pemprov Jabar dalam rapat kemarin Rabu. Saat rapat koordinasi Gubernur melalui Bappenas, diajukan juga ke Bappenas," katanya.

Ferry mengatakan dari Kabupaten Sukabumi sampai Kabupaten Ciamis atau dekat Kota Banjar, panjang jalur ini sekitar 321 kilometer. Harapannya adalah kalau APBN bisa mendanai pembangunan ini, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten kota tidak akan terlalu berat membiayai pembangunannya.

"Untuk membangunnya, jadi jalan eksisting yang sudah ada itu ada sebagian kecil jalan provinsi, sebagian jalan kabupaten kota, dan banyaknya adalah jalan desa. Sehingga ada ketentuan untuk jalan provinsi dari sisi lebar jalan, daerah milik jalan, itu ada ketentuan. Maka harus diperlebar jalan desa ini," katanya.

Mengenai detail luas lahan yang dibebaskan dan rute terbaiknya, katanya, masih dibahas. Pihaknya masih menerima masukan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta desa yang akan dilalui jalur tersebut.

"Baru tahap-tahap awal kita rapatnya. Untuk detailnya teman-teman kabupaten dan kota kita ajak bersama-sama dengan lebih rinci membahas, fasilitas umum tang terkena, pembebasan lahan atau rumah yang terkena," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved