Anggota DPRD Kuningan Mundur

Sikap DPC Gerindra Soal Kadernya yang Mundur dari DPRD Kuningan karena Tak Kuat Perjuangkan Aspirasi

Tayang: Kamis, 19 Agustus 2021 10:00 WIB

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin

lihat foto

Sikap DPC Gerindra Soal Kadernya yang Mundur dari DPRD Kuningan karena Tak Kuat Perjuangkan Aspirasi

Ahmad Ripai/Tribuncirebon.com

Deki Zaenal Muttaqin Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuningan yang memilih mengundurkan diri

Baca Selanjutnya:

Letkol Arh Hafda Prima Resmi Jabat Dandim 0615/Kuningan, Gantikan Letkol Arh Kiki Aji

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Mundurnya anggota DPRD Kuningan dari Parlemen, Deki Zaenal Muttaqin mendapat tanggapan Ketua DPC Gerindra Kuningan.

Sebelumnya kader Gerindra Kuningan ini mengundurkan diri karena merasa tak kuat perjuangkan aspirasi warga terdampak Pandemi Covid-19.

Ketua DPC Gerindra Kuningan, H Dede Ismail saat dihubungi Tribuncirebon.com melalui sambungan selulernya mengatakan mempertahankan Deki di DPRD Kuningan.

"Kami di partai akan mempertahankan sikap dan putusan pak Deki yang mundur dari Anggota DPRD Kuningan," kata Deis sapaan akrab Ketua DPC Gerindra Kuningan, Rabu (18/8/2021).

Sikap mempertahankan Deki sebagai anggota DPRD Kuningan, tentu memiliki alasan dan pertimbangan.

Sebab menurutnya bagaimana pun sosok Deki Zaenal Mutaqin ini merupakan aset partai sekaligus kebanggaan partai dalam melayani masyarakat.

"Ya, Pak Deki itu aset partai jelas harus kami pertahankan. Kemudian jika memang ada pernyataan tertulis mundur sebagai anggota DPRD Kuningan, kami menolak dan mempertahankannya," ujarnya.

Sosok Deki Zaenal Muttaqin kata Deis merupakan kader militan partai sekaligus sebagai Ketua Satri yang juga saya partai.

"Iya Pak Deki sosok bertanggung jawab dan beliau merupakan Ketua Satri sebagai sayap partai," katanya.

Mengenai ketidaksanggupan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Gedung DPRD pada pribadi Deki Zaenal Muttaqin, Deis meminta kepadanya untuk sabar dan mengikuti pembelajaran sebagai wakil rakyat.

"Ya untuk memperjuangkan aspirasi tentu kita harus sabar dan saya juga bisa seperti ini dari belajar dan sabar, semua ada tahapan dan proses," katanya.

Menyinggung apakah terhadi disharmonis di internal Gerindra, Deis membantah bahwa dalam Partai Gerindra merupakan partai yang solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk di internal partai kami tidak ada masalah, adapun ada gesekan atau beda pendapat itu hal wajar dan bisa dikomunikasikan," ujarnya. (*)

Pilih Mengundurkan Diri

Deki Zaenal Muttaqin memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kuningan periode 2019 - 2024.

Alasan Deki Zaenal Muttaqin mengundurkan diri dari DPRD Kuningan Fraksi Gerindra karena dirinya tidak kuat memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah yang terdampak Pandemi Covid-19.

"Iya saya katakan mundur dari Anggota Parlemen di daerah. Ungkapan ini bentuk keseriusan sikap dan tidak menjadikan ranah ini sebagai main-main yang menjadi konsumsi publik," ungkap Deki saat ditemui di kawasan Pedagang Kaki Lima Rest Area Cirendang, Rabu (18/8/2021) siang tadi.

Deki menyebut pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kuningan, tentu telah melalui banyak proses dan pertimbangan.

Deki Zaenal Muttaqin Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuningan yang memilih mengundurkan diri (Ahmad Ripai/Tribuncirebon.com)

Terutama dari keluarga, partai dan konstituen yang sebelumnya memberikan kepercayaan sebagai anggota DPRD Kuningan dari daerah pilihan lima (Kecamatan Kadugede, Darma, Nusaherang, Selajambe, Cilebak dan Kecamatan Subang).

"Sikap saya ini sudah bulat, dan telah melalui pertimbangan dari keluarga, partai dan masyarakat dapil lima," kata Deki yang juga Presiden Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuningan.

Menyinggung soal pribadi sebagai Ketua Satria Kuningan, Deki mengaku bahwa sikap pengunduran diri ini tidak akan menyakiti kelembagaan partai politik.

Terlebih dalam posisi sekarang dirimya merupakan Ketua Satria di Kuningan sekaligus sayap Partai Gerindra yang menjadi pemenang kedua di Pemilu 2019.

"Untuk sikap ini, saya tetap menjadi kader Gerindra. Apalagi saya sebagai Ketua Satria (Satuan Relawan Indonesia Raya) yang Komitmen membesarkan partai untuk melayani masyarakat. Dalam jargon atau yel yel dalam kami, saat menyebut Satria otomatis jawabannya Gerindra Sejati," ujar Deki.

Deki menambahkan, tindakan yang diambilnya adalah bentuk hormat dan takdim kepada Prabowo Subianto yang dikenal negarawan dan politisi sejati.

"Iya, saya lakukan ini bentuk kecintaan dan rasa hormat kepada Pak Haji Prabowo Subianto yang sangat negarawan. Jadi saya tetap tidak keluar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)," ujarnya. (*)

Padahal Gaji Besar

Meski memiliki gaji besar Rp 30 juta per bulan, Deki Zaenal Mutaqin anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra ini mantap mengundurkan diri dari Parlemen.

Namun bukan gaji puluhan juta alasan Deki Zaenal Mutaqin mengundurkan diri adalah keprihatinannya saat dirinya tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat di tengah Pandemi Covid-19.

“Untuk memperjuangan aspirasi rakyat itu memang tidak mudah, kami rasakan itu di dalam dan ini sangat membuat keprihatinan saya dalam mengemban tugas serta tanggungjawab sebagai wakil rakyat,” ungkap Deki Zaenal Mutuqin yang juga Presiden PKL (Pedagang Kaki Lima) Kuningan saat ditemui di kawasan PKL Rest Area Cirendang, Rabu (18/8/2021).

Deki menyebut dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kuningan sudah bukan rahasia umum lagi pasti menggunakan anggaran negara.

“Untuk urusan anggaran lebih baik konfirmasi langsung ke yang lebih berkafabel, sebab selama kita kerja sejauh ini sudah sangat terbuka,” ujarnya.

Celotehan soal anggaran ini kerap muncul di DPRD saat melakukan kunjungan kerja atau studi banding.

“Ya, itu salah satu yang masuk dalam kamus dan literature pemikiran saya, kenapa uangnya gak beli sembako untuk dibagikan ke masyarakat. Kan begitu? Namun kita ketahui bahwa ini parlemen dan jujur aspirasi saya saja tidak dalam memperjuangan itu sering tidak muncul,” ujar Deki.

Deki menganggap selama kerja sebagai anggota DPRD Kuningan belum maksimal memberikan terbaik kepada lapisan masyarakat.

Sehingga tidak sedikit hutang atau tagihan (aspirasi) menjadi beban pribadai sebagai anggota dewan.

“Kaitan dengan hutang atau akibat SK (Surat Keterangan) sebagai anggota DPRD di lembaga keuangan tertentu, saya akui itu merupakan hutang yang mesti dibayar.

Ketika bicara hutang, itu bukan saja soal hutang budi, barang atau materi. Melainkan, jika berbicara Islam itu sangat jelas kalau janji itu hutang, pertanyaan untuk menjadi anggota dewan itu biasanya banyak janji dan itu boleh di cek,” ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon