Breaking News:

Terkendala Covid-19, Nasib Pilkades Serentak & Agenda Pergantian Antar Waktu di Kuningan Belum Jelas

penundaan hingga batas tertentu itu merupakan keputusan pemerintah pusat melalui surat dari Menteri Dalam Negeri

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA
Ilustrasi Pilkades Serentak Kabupaten Majalengka 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON..COM, KUNINGAN – Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan agenda pergantian antar waktu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Saw Tresna Septiani saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (16/8/2021).

Menurut Saw Tresna Septiani, penundaan hingga batas tertentu itu merupakan keputusan pemerintah pusat melalui surat dari Menteri Dalam Negeri kepada masing – masing penyelenggara pemerintah di daerah.

“Betul, adanya penundaan dua kegiatan pemerintah itu dari Mendagri. Hal ini berdasar putusan Presiden RI di masa Pandemi Covid-19,” ujar Saw yang juga Anggota Fraksi Golkar DPRD Kuningan.

Di samping itu, masih kata Saw, untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kuningan, muncul sejumlah aspirasi lain, yaitu masalah biaya untuk Pilkades serentak.

“Anggaran pastinya akan ada kenaikan yang signifikan. Saya ambil contoh  masalah TPS, di situasi normal jumlah TPS tidak dibatasi jumlah pemilihnya, cukup disediakan beberapa TPS  saja yang disiapkan. Kemudian jika terjadi di situasi dan konsisi Pandemi Covid 19 bahwa pelaksaan itu dilakukan,  jumlahnya tentu harus disesuaikan dengan jumlah penduduk masing masing desa karena 1 TPS hanya untuk 500 orang dan ini berdasarkan pengawasan dan penerapan aturan Protokol Kesehatan ketat,” katanya. 

Baca juga: Kades Terpilih Hasil Pilkades di Indramayu Belum Dilantik Terganjal Surat Tito, Ini Penjelasan DPMD

Baca juga: Masuk PPKM Level 4, Bupati Bandung Klaim di Daerahnya Banyak Zona Hijau, Mau Izin Gelar Pilkades

Masih banyaknya sarana dan prasarana lainnya yang akan menimbulkan membengkaknya anggaran Pilkades serentak, menurut politisi perempuan dari partai berlambang pohon beringin ini, hal tersebut sudah dilakukan atau dikomunikasikan dengan DPMD dan BPKAD. 

“Masalah lain tentang anggaran yang ditaksir membengkak, kami tentu komunikasi dengan pemerintah daerah. Baik BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,”katanya. 

Selain itu, Saw Tresna Septiani menambahkan, terkait aturan Pilkades itu merujuk pada perda No 4 Thn 2017 dan Perbup No 37 Thn 2017 tentang Pilkades sebagai berikut. 

Tidak adanya petunjuk jenis Formulir Formulir untuk kebutuhan Daftar Pemilih. Di antaranya mengenai Formulir Pencalonan, Formulir Hasil Perolehan Suara, Formulir Rekap Hasil Perolehan Suara, Formulir Pengaduan.

Tidak adanya contoh spesimen surat suara. Tidak adanya petunjuk teknis suara sah dan tidak sah. Tidak adanya petunjuk teknis pencetakan surat suara. Tidak adanya aturan Pengawasan. Tidak adanya pasal yang menjelaskan tatacara penyelesaian sengketa perselisihan hasil penghitungan suara.(*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved