Breaking News:

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Dituntut Hukuman 7 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 7 Miliar

Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Priatna dituntut tujuh tahun penjara serta diminta membayar uang pengganti sebesar Rp.7 miliar.

Editor: Machmud Mubarok
Tribunjabar.id/Mega Nugraha
Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata Rabu (14/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Priatna dituntut tujuh tahun penjara serta diminta membayar uang pengganti sebesar Rp.7 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha dalam tuntutannya menyebutkan, pembayaran uang pengganti harus dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan. Apabila tidak dibayarkan, jaksa akan menyita harta benda Ajay.

"Dan apabila tidak mempunyai harta mencukupi, maka dipidana tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok," ujar Budi Nugraha, saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Sekda Akui Ajay Minta Anak Buahnya di Pemkot Cimahi Kumpulkan Uang buat Suap Pegawai KPK Gadungan

Baca juga: Dua Bulan Setelah Dilantik Jadi Wali Kota Cimahi, Ajay Terima Uang Gratifikasi, Nilainya Fantastis

Uang pengganti Rp.7 milyar tersebut merupakan hasil dari suap dan gratifikasi yang diterima Ajay dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati, sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Uang tersebut diterima Ajay secara bertahap.

"Terungkap fakta di persidangan sesuai dengan barang bukti, sesuai pembuktian unsur dakwaan, keseluruhan uang yang dieproleh sebesar Rp. 7 miliar lebih dan keseluruhan uang tersebut dinikmati Ajay," katanya.

Sebelumnya,  Ajay M Priatna,  dianggap bersalah menerima suap pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda.

Ajay dituntut hukuman tahanan penjara selama tujuh tahun serta denda Rp.300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU KPK Budi Nugraha
menilai Ajay terbukti menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Kami berkesimpulan seluruh pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti sah," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved