Breaking News:

DPRD Kritik Keras Hengky Kurniawan Soal Rotasi dan Mutasi Jabatan di Pemkab Bandung Barat, Ada Apa?

Ketua Komisi I DPRD, KBB, Wendi Sukmawijaya, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan surat. . .

Tribun Jabar / Hilman Kamaludin
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan angkat bicara terkait mencuatnya isu pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) yang meliputi Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Lembang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengkritik Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan karena dua kali melakukan rotasi mutasi pejabat tanpa menunjukan surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk diketahui, Hengky melakukan rotasi mutasi pejabat di Pemkab Bandung Barat terhadap 160 posisi pada 7 Juli 2021, kemudian melakukan hal yang sama terhadap 22 posisi pada 6 Agustus 2021 lalu tanpa menyerahkan surat Mendagri ke DPRD KBB.

Ketua Komisi I DPRD, KBB, Wendi Sukmawijaya, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan surat dari Kemendagri atas pelantikan pejabat yang dilakukan Hengky Kurniawan, padahal pasti ada surat salinnya.

"Ini malah santai plt melakukan pelantikan kembali. Karena sampai sekarang juga yang pelantikan pertama kita belum menerima surat dari Kemendagri, padahal itu kan pasti ada salinannya," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Atas hal tersebut, pihaknya akan menyerahkan masalah kebijakan Hengky Kurniawan ini kepada seluruh anggota DPRD, terutama terkait hiruk pikuk 160 rotasi mutasi jabatan yang pertama.

Selain itu, kata Wendy, DPRD KBB juga akan melakukan Badan Musyawarah (Bamus) terkait wacana interpelasi terhadap Plt Bupati Bandung Barat.

Menurutnya, Bamus tersebut untuk memastikan dan mengetahui fraksi yang telah setuju untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Hengky Kurniawan.

"Sampai sekarang ada 4 fraksi terdiri dari 17 anggota yang telah setuju. Tapi itu nanti updatenya akan kita lihat saat Bamus nanti," kata Wendy.

Sementara terkait untuk Paripurnanya, kata Wendi, sudah ada rencana akan segera dilaksanakan secepatnya. Namun, karena saat masih PPKM, maka pihaknya mengusulkan agar waktunya digeser.

"Karena Paripurna ini tidak bisa dilakukan secara online, tapi harus offline agar disaksikan langsung banyak orang," ucapnya.

Baca juga: Ke Penyidik KPK, Plt Bupati KBB Hengky Kurniawan Ngaku Tak Dilibatkan Aa Umbara Urus Bansos Covid-19

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved