Breaking News:

DPD Partai Demokrat Jabar Laporkan Wamendes Atas Dugaan Fitnah dan Hoax

DPD Partai Demokrat Jawa Barat melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi kepada Polda Jabar

Editor: dedy herdiana
Dok. DPD Partai Demokrat Jawa Barat
DPD Partai Demokrat Jawa Barat saat melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi kepada Polda Jabar, Jumat (30/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - DPD Partai Demokrat Jawa Barat melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi kepada Polda Jabar, Jumat (30/7/2021).

Pelaporan tersebut perihal dugaan penyebaran kebohongan dan fitnah yang diduga dilakukan Wamendes Budi Arie melalui postingan di media sosial.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, mengatakan dugaan fitnah tersebut dapat menimbulkan kebencian kepada Partai Demokrat dan mahasiswa, serta mencemarkan nama baik partainya. 

Baca juga: Banyak Gejolak Aksi Tolak PPKM, di Indramayu Justru Kondusif, Ini Ternyata Rahasianya

Baca juga: Demokrat Sindir Wacana 3 Periode dan Relawan Jokowi-Prabowo 2024: Relawan yang Tidak Jelas

Dalam pengaduan tersebut, disertakan bukti berupa tangkapan layar atau screenshot laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi yang memuat karikatur diduga fitnah tersebut. 

"Postingan yang diunggah pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.53 WIB tersebut membuat kesan seolah-olah Partai Demokrat menjadi dalang demo mahasiswa yang tidak terjadi," kata Asep melalui ponsel, Jumat (30/7).

Sebagai pejabat publik, katanya, Wamendes Budi Arie Setiadi seharusnya dapat mengklarifikasi kepada kader Partai Demokrat secara langsung sebelum memuat konten yang diduga fitnah dan mencemarkan nama baik ini.

Dengan demikian, katanya, Wamendes Budi Arie Setiadi diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun, juga UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta.

"Laporan pengaduan ini diterima oleh Polisi dengan nomor laporan 015/DPD.PD/JB/VII/2021 perihal laporan atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah tertanggal 29 Juli 2021," katanya.

Asep mengatakan Polda Jawa Barat telah berjanji akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Sejauh ini Wamendes Budi Arie Setiadi masih tidak menghapus posting fitnah tersebut dan menolak menjelaskan mengapa ia justru menyebarluaskan fitnah," katanya.

Padahal dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya sebagai Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, katanya, Budi Arie Setiadi masih mempunyai setumpuk pekerjaan yang belum selesai.

Saat ini, kata Asep, pandemi Covid-19 menyebar luas di pedesaan dan merenggut banyak nyawa, angka putus sekolah siswa di desa-desa meningkat akibat tidak mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh serta ekonomi pedesaan ambruk sejak pandemi dimulai Maret 2020 lalu.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved