Breaking News:

Bupati Majalengka Akan Sumbangkan Seluruh Gajinya Selama 3 Bulan untuk Bantu Penanganan Covid-19

Menyikapi soal akan adanya kebijakan pemotongan haji ASN di Majalengka, Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengaku siap menggelontorkan semua gajinya

Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Bupati Majalengka Karna Sobahi. 

"Sebetulnya kalau saya pribadi, istri dan anak-anak sudah mengalokasikan anggaran untuk 1.600 paket sembako, per paket 95.000 ribu rupiah, siap edar kepada orang yang terdampak. Itu dari gaji kami," jelas dia.

Baca juga: Beras untuk Warga Penerima BPNT di Majalengka Bagus, Cuma Banyak Beras Patah

Berapa Gaji Bupati

Gaji bupati sudah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. 

Artinya, sejak era Presiden RI Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya. Sementara itu, gaji pokok seorang wakil bupati ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000

Selain gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS  kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat bupati yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan bupati yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan.  Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pecah Rekor, Ganda Putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu Taklukan China di OlimpiadeTokyo

Biaya operasional

Halaman
123
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved