Breaking News:

10 Kepala Desa di Kuningan Meninggal di Masa Pandemi, Tiga di Antaranya Diduga Positif Covid-19

walau kepala desa meninggal, pelaksanaan dan pelayanan pemerintah desa tetap berjalan. Sebab posisi itu diisi oleh Penjabat Kepala Des

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
Freepik
Ilustrasi Covid-19. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Sebanyak 3 dari 10 Kepala Desa di Kuningan meninggal diduga terkonfirmasi positif Covid-19.

“Jumlah kasus kematian untuk kepala desa di Kuningan masa pandemi covid-19 sekitar ada 10 orang dan tiga di antaranya, diduga akibat positif covid-19,” ungkap Kepala Bidang Pemdes, H Ahmad Faruk saat dihubungi melalui ponselnya, Jum’at (30/7/2021).

Ahmad Faruk mengatakan, walau kepala desa meninggal, pelaksanaan dan pelayanan pemerintah desa tetap berjalan. Sebab posisi itu diisi oleh Penjabat Kepala Desa atau Pj Kepala Desa.
“Iya untuk kepala desa yang meninggal itu ada Pj kepala desanya,” katanya.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Majalengka, Hari Ini Bertambah 64 Kasus Masih Tergolong Tinggi

Baca juga: Hari Ke-10 PPKM Darurat Tahap 2, Kasus Harian Covid-19 di Majalengka Masih Ngegas

Menyinggung jelang pilkades di Kuningan, Ahmad Faruk mengklaim bahwa pelaksanaan pilkades itu digelar di  78 Desa yang tersebar di 29 Kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pihaknya siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 

“Jelang Pilkades itu ada 78 Desa, kemungkinan besar dilaksanakan di Bulan September. Namun lebih tepatnya belum ada kepastian dari pimpinan, akibat mengingat masa pandemi Covid-19 sekarang,” ungkapnya.

Mengenai teknis pelaksana saat pencoblosan berlangsung, Ahmad Faruk menuturkan bahwa pelaksanaannya jelas sangat jauh berbeda dengan penyelenggaraan pilkades sebelumnya.

“Perbedaan ini dari lokasi pencoblosan yang tidak dipusatkan pada satu titik tertentu, seperti tahun – tahun penyelenggara sebelumnya.  Melainkan akan dibagikan kebeberapa tempat pemungutan suara (TPS) atau lebih dikenal seperti melaksanakan Pemilu dan Pilkada atau Pilpres.  Kemudian dalam tiap TPS itu tidak lebih dari 500  warga hak pilih berada di satu TPS,” ujarnya.

Alasan penerapan itu untuk menghindari kerumunan terjadi pada pelaksaan Pilkades. “Ya untuk menghindari kerumunan panitia pilkades akan melaksanakan seperti itu. Ini tidak jauh seperti Pilkades yang dilakukan di Kabupaten Majalengka  belum lama ini,” katanya.

Mengenai fasilitas pendukung dalam protokol kesehatan itu menjadi prioroitas penyelenggara dan pemerintah desa. Sebab dalam menghadapi pandemi covid-19 ini pihaknya berkomitmen melakukan pencegahan dan selalu menggunakan prokes. 

“Untuk fasilitas prokes itu jelas menjadi prioritas dalam kegiatan nanti,” katanya.

Regulasi dalam pelaksaan Pilkades, Ahmad Faruk mengungkapkan, untuk bakal calon dalam pilkades itu bisa siapapun. 

“Iya untuk calon terbuka dan siapapun boleh, asal mereka memiliki KTP WNI. Kemudian mengenai hak pilih, itu akan menjadi suatu keharusan bagi warga siap pilih dan telah melalui masa domisili lebih dari enam bulan,” katanya.

Dalam penyelenggaraan Pilkades 2021, kata Ahmad Faruk mengatakan bahwa masing – masing panitia penyelenggara pilkades itu mendapat biaya stimulan dari Pemkab Kuningan sebesar Rp 25 juta.  (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved