Breaking News:

Gaji ASN di Majalengka Akan Dipotong

Soal Rencana Pemotongan Gaji ASN di Majalengka, Pengamat: Harus Kepala Daerah yang Beri Contoh

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengatakan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi gerakan masif, bukan paksaan seperti pemotonga

Editor: Machmud Mubarok
Tribun Timur
Ilustrasi foto ASN di sebuah instansi pemerintahan. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Menanggapi rencana pemotongan gaji ASN di Kabupaten Majalengka untuk penanganan Covid-19, pengamat kebijakan publik, Prof Dr Cecep Darmawan, mengatakan hal tersebut tidaklah mudah sekaligus berisiko secara administrasi.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengatakan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi gerakan masif, bukan paksaan seperti pemotongan gaji. Gerakan ini bisa didahului oleh teladan dari kepala daerah atau pemimpinnya yang duluan memotong gajinya atau menyumbang secara sukarela supaya menjadi teladan bawahannya.

"Silakan saja, ada Bupati per bulan gajinya dipotong berapa. Silakan wakil bupati, Sekda beri contoh dulu, yang lain. Silakan kepala dinas dipotong berapa, tapi sukarela. Jadi ada form yang diisi masing-masing yang menyatakan selama Covid-19, menyatakan mengikhlaskan sekian rupiah. Itu boleh kapan saja dan berapa pun," kata Cecep saat dihubungi, Rabu (28/7).

Baca juga: Gaji ASN Majalengka Akan Dipotong Untuk Penanganan Covid-19 Tuai Pro Kontra, Yang Menolak Ada Sanksi

Baca juga: Mendagri Terkesan dengan Aksi Patungan ASN Indramayu Demi Membeli Sembako Bagi Warga Membutuhkan

Baca juga: ASN Pemkab Majalengka Protes Gajinya Bakal Dipotong Bupati untuk Penanganan Covid-19

Cecep mengatakan perlu diklarifikasi dahulu, apakah gaji yang akan dipotong yang dimaksud Bupati Majalengka ini apakah gaji pokok atau tunjangan daerah. Sebab, katanya, gaji adalah kewenangan pusat dan tidak boleh dipotong begitu saja.

"Kita belum tahu apakah aspeknya sukarela, atau dipotong gaji. Kalau mekanismenya menurut saya sih bagusnya kalau sumbangan ASN. Mau sumbangan berapa pun, sumbangan dari gaji atau diluar gaji, bagus. Tapi kalau dipotong gaji, harus dikonfirmasi lagi ini ke Bupati seperti apa pemotongannya," katanya.

"Saya tidak yakin memotong gaji itu bisa, karena sistem keuangan kita ketat dan akan bertabrakan dengan regulasi, dan tidak akan mau kepada daerah mengambil langkah itu karena dia tahu itu beresiko," kata Cecep.

Jika yang dipotong adalah tunjangan daerah, katanya, hal tersebut bisa saja terjadi. Bukan karena pemotongan, katanya, tapi karena APBD-nya berkurang di masa pandemi karena pendapatan daerah berkurang. Akhirnya tunjangan pun berkurang, bukanya dipotong.

"Tapi hemat saya, PNS itu juga tidak semuanya kategori cukup. Ada juga PNS yang golongan yang perlu juga bantuan. Sebaiknya jangan dari pemotongan lah, tapi dari misalnya mengoptimalkan CSR, mengetuk orang-orang kaya di daerah yang peduli," katanya.

Langkah paling baik, katanya, dengan menyebarkan surat dan menghimbau ASN untuk menyumbang per bulan, bisa dipotong dari gaji atau tunjangan, tapi harus ada pernyataan dari ASN sendiri.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved