Breaking News:

Gaji ASN di Majalengka Akan Dipotong

Karna Sobahi Ngaku Sangat Siap Berikan Gajinya untuk Penanganan Covid-19 di Majalengka

Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengaku siap menggelontorkan semua gajinya untuk membantu penanganan Covid-19.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Fauzie Pradita Abbas
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Bupati Majalengka, Karna Sobahi 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengaku siap menggelontorkan semua gajinya untuk membantu penanganan Covid-19.

Hal itu sekaligus menjawab usulan bahwa seorang kepala daerah sekelas Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda harus mengawali kebijakan pemotongan gaji ASN yang saat ini mencuat.

"Sangat siap," ujar Karna kepada Tribun, Kamis (29/7/2021).

Bahkan, orang nomor satu di Majalengka ini menyatakan, gajinya selama tiga bulan ke depan diperuntukkan untuk warga terdampak Covid-19.

Sehingga, tak hanya gaji bulan Agustus yang diwacanakan pemotongan bagi para ASN, namun selama tiga bulan ke depan.

"Bahkan untuk tiga bulan saya ikhlaskan demi rakyat Majalengka," ucapnya.

Baca juga: Kualitas Beras untuk Warga Penerima BPNT di Majalengka Cukup Bagus, tapi Banyak Beras Patah

Baca juga: Majalengka Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2021 dengan Peringkat Pratama

Lebih jauh Karna mengatakan, bahwa di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ia bersama keluarga terus bergotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Ia memberi contoh, bahwa 1.600 paket sembako dengan harga per paket Rp 95.000 sudah dibagikan kepada masyarakat.

"Sebetulnya kalau saya pribadi, istri dan anak-anak sudah mengalokasikan anggaran untuk 1.600 paket sembako, per paket 95.000 ribu rupiah, siap edar kepada orang yang terdampak. Itu dari gaji kami," jelas dia.

Sebelumnya, usulan didahului oleh teladan dari kepala daerah atau pemimpinnya yang duluan memotong gajinya atau menyumbang secara sukarela supaya menjadi teladan bawahannya diusulkan oleh pengamat kebijakan publik, Prof Dr Cecep Darmawan.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengatakan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi gerakan masif, bukan paksaan seperti pemotongan gaji.

Jika kebijakan itu tetap dilakukan, bisa didahului oleh kepala daerah atau pimpinan daerah terlebih dahulu.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved