Breaking News:

DPRD Kota Cirebon Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

DPRD Kota Cirebon mengapresiasi kinerja Pemkot untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Ahmad Imsm Baehaqi
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, saat rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (28/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menggelar rapat paripurna tentang persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rabu (28/7/2021).

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, itu, DPRD menyetujui daj mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bahkan, DPRD Kota Cirebon juga mengapresiasi kinerja Pemkot Cirebon karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Kita sudah merampungkan persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Semua pembahasan sudah dirampungkan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, saat ditemui seusai kegiatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, saat rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (28/7/2021).
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, saat rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (28/7/2021). (Tribuncirebon.com/Ahmad Imsm Baehaqi)

Ia mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon pun telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon.

Pihaknya mengakui telah memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang telah diterima.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang berbeda antara laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dibanding sebelumnya.

Sebab, menurut dia, Pemkot Cirebon telah merefocusing hingga tujuh kali perubahan parsial pada APBD 2020.

Ia juga mengakui telah mendapatkan jawaban dari TAPD terkait catatan LHP BPK RI sehingga disetujui menjadi peraturan daerah (perda).

Baca juga: Rapat Paripurna Sepakati Tiga Peraturan DPRD Kota Cirebon

"Nantinya, tinggal disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi," ujar M Handarujati Kalamullah.

Sementara Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah diterima rakyat melalui wakil rakyat.

Azis menyampaikan, secara administrasi pertanggungjawaban tersebut sudah diperiksa, dan meraih opini WTP dari BPK RI.

"Pandangan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan APBD 2020," kata Nasrudin Azis.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved