Breaking News:

PPKM Darurat

Sumedang Terapkan Ganjil Genap, Warga Justru Mengejek, Sebut Enggak Pantas karena Sumedang Kecil

Warga menilai kebijakan tersebut tidak efektif sebab kebijakan tersebut menimbulkan kemacetan di jalur alternatif di kawasan pusat kota Sumedang.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Tribun Jabar/Kiki
Aparat Kepolisian Resor Sumedang tengah melakukan penyekatan di perempatan RSUD Sumedang, Selasa (27/7/2021) 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNCIREBON.COM, SUMEDANG - Hari pertama penerapan sistem ganjil genap di Sumedang pada masa PPKM Level 4 dibanjiri kritikan dari warga. Bagaimana tidak, kota kecil di Jabar, memberlakukan ganjil genap.

Warga menilai kebijakan tersebut tidak efektif sebab kebijakan tersebut menimbulkan kemacetan di jalur alternatif di kawasan pusat kota Sumedang.

"Iya pascaditerapkannya sistem ganjil genap, arus lalu lintas di kawasan Talun tersendat. Macetnya parah," ujar Agus Rusdiana (36) seorang pemotor asal kecamatan Ganeas kepada TribunJabar.id, Selasa (27/7/2021).

Selain itu, Agus mengatakan, dampak dari sistem ganjil denap tersebut mengakibatkan jalur alternatif di pusat kota Sumedang tersendat.

"Arus lalu lintas macet parah, akibat banyak kendaraan yang tidak bisa melintas ke jalur protokol Sumedang, jadi banyak yang mengambil jalur alternatif. Untuk melintas di kawasan Talun saja butuh waktu sekitar 30 menit," ucapnya.

Ucapan senada dilontarkan oleh Wawan (40) seorang pengendara roda dua yang melintas di kawasan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Ia menuturkan kemacetan di jalur Talun seperti suasana musim Lebaran.

"Serasa lebaran,  macet panjang,” kata Wawan ditemui Tribun Jabar di Alun-alun Tegalkalong.

Eko (42) warga asal Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Talun, berpendapat, pemberlakuan ganjil genap di Sumedang dinilai kurang tepat. Sebab, kata dia, Sumedang merupakan kota kecil.

"Sumedang kan tidak seperti Jakarta. Harusnya tidak perlu diterapkan ganjil genap. Dampaknya banyak jalur alternatif macet," kata Eko yang sengaja berada di depan rumahnya menyaksikan kendaraan tersendat.

Meski begitu, Eko berharap agar Pemkab Sumedang mengevaluasi kebijakan sistem ganjil genap ini.

"Kami berharap, kebijakan ini dievaluasi oleh Pemkab Sumedang. Kalau tujuannya untuk mengurangi mobilitas warga ini justru tidak tepat. Kendaraan malah menumpuk di jalur alternatif dan justru menimbulkan kerumunan," kata dia.

Kasi Humas Polres Sumedang AKP Dedi Juhana menuturkan, penerapan sistem ganjil genap di Sumedang sesuai dengan Perbup Sumedang Nomor 78/2021, tentang PPKM level 4.

Menurutnya, pihak kepolisian mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan PPKM level 4 tersebut dalam meminimalisir penularan virus corona dan menekan mobilitas warga.

"Kami berharap warga bersabar. Hal ini upaya untuk memutus penyebaran Covid-19," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved