Breaking News:

Ini 8 Titik Kawasan Patuh Prokes di Garut, Warga Melanggar Aturan, Satpol PP Bertindak

Tidak hanya di perkotaan, Pos KPP juga disiagakan di seluruh kecamatan se Kabupaten Garut dengan menyediakan layanan swab antigen gratis.

Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Shidqi Al Ghifari
Kawasan Patuh Protokol Kesehatan di Pusat Pertokoan Garut Kota, Selasa (27/7/2021). 

Laporan Kontributor Garut, Shidqi Al Ghifari

TRIBUNCIREBON.CO, GARUT - Satgas Covid-19 Kabupaten Garut tetapkan delapan titik Kawasan Patuh Protokol Kesehatan (KPP) di kawasan perkotaan Garut yang dianggap dapat menimbulkan kerumunan, Selasa (27/7/2021).

Tidak hanya di perkotaan, Pos KPP juga disiagakan di seluruh kecamatan se Kabupaten Garut dengan menyediakan layanan swab antigen gratis.

"Dalam Kawasan patuh prokes itu kami dirikan delapan pos pantau di Garut Kota dengan cara bertindak adanya patroli oleh Satgas kemudian setelah itu ada teguran ada imbauan termasuk juga ada kegiatan operasi yustisi dan juga termasuk kegiatan kemanusiaan yang lainnya seperti pembagian masker gratis dan juga pelaksanaan swab antigen gratis," ujar Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono.

Lokasi Kawasan Patuh Protokol Kesehatan tersebut yakni Simpang Sukaregang, Simpang Asia, Garut Plaza, Bunderan Guntur, Simpang Tiga Mandalagiri, Siliwangi, Simpang Tiga Tarogong dan Leuwi Daun.

Baca juga: Bentuk Protes PPKM Darurat Diperpanjang, Pengelola Wisata di Majalengka Kibarkan Bendera Putih

Baca juga: WASPADA, Covid-19 Varian Delta Sudah Masuk Garut, Bupati Minta Warga Disiplin Protokol Kesehatan

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan KPP pihaknya juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak adanya kerumunan di Kawasan Patuh Protokol Kesehatan.

"Apabila tetap terjadi kerumunan akan di laksanakan operasi yustisi yang tentunya mengikat di situ ada peraturan baik perda nomer 5 maupun peraturan bupati nomer 7 yang dapat dilakukan," ucapnya.

Menurutnya setiap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan patuh protokol kesehatan harus mengatur jarak dengan pedagang lainnya untuk mencegah kerumunan.

Petugas juga memberi garis batas berjualan di lapak para PKL dengan cat semprot berwarna putih sebagai pembatas protokol kesehatan.

Rizki Iskandar (25) salah satu  warga Garut menyayangkan adanya kebijakan tersebut, menurutnya pemerintah sama saja dengan memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di kawasan terlarang.

Menurutnya pemerintah seharusnya memindahkan PKL ke lokasi yang sudah disiapkan.

"Itu kan ada gedung khusus PKL yang selama ini tidak berguna, kenapa tidak disana saja, apalagi sampai jalan dan trotoarnya disemprot pylox mengganggu keindahan kota," ucapnya.(*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved