Breaking News:

Belum Diresmikan, Warga Desa Miliarder Sudah Tempati Perumahan Baru, Kades Kusto Ungkap Begini

warga desa miliarder yang tinggal di tempat hunian baru mengeluhkan kondisi lingkungan tempat tinggal setempat

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Sarana prasarana umum di perumahan yang ditempati warga desa miliarder di Sukarapih belum selesai dikerjakan oleh pihak pengembang. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah warga desa miliarder yang tinggal di tempat hunian baru, yakni perumahan di Desa Sukarapih, Kecamatan Cibeureum, Kuningan Jawa Barat mengeluhkan kondisi lingkungan tempat tinggal setempat. Pasalnya sarana prasarana umum belum selesai dikerjakan oleh pihak pengembang sebelumnya.

"Iya, secara formal perumahan baru belum diresmikan. Namun jumlah warga sudah ada 80 persen yang menempati di perumahan ini," ungkap Kepala Desa Miliarder alias Desa Kawungsari, Kusto saat ditemui di lingkungan perumahan baru tadi, Senin (26/7/2021).

Kusto menyebut untuk pengerjaan sarana dan prasarana umum serta tempat tinggal, membuat kurang nyaman warga.

"Untuk kondisi lingkungan bisa di lihat langsung, bagaimana keadaannya. Kemudian dari jumlah warga bertempat tinggal itu ada 30 unit belum bisa diserahkan kepada calon penghuni," katanya.

Baca juga: Warga Desa Miliarder Kesulitan Air Baku di Tempat Tinggal Baru Terpaksa Beli Air, Ini Kata Kades

Baca juga: Kisah Warga Desa Miliarder di Kuningan Sudah 10 Hari Huni Tempat Tinggal Baru, Ini yang Mereka Alami

Alasan belum bisa diserahkan kunci rumah tadi, kata Kusto mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah tersebut, masih dalam pengerjaan. "Iya, ada 30 unit rumah yang belum beres dikerjakan, padahal kalau melihat kontrak kerja itu batas akhir tanggal 5 Juli 2021," ujar Kusto lagi.

Soal pengerjaan bangunan rumah, Kusto mengaku tidak mengetahui persis mekanisme dan praktik yang dilakukan antara pemerintah dengan pengembang.

"Untuk pekerjaan, gak tahu bagaimana aturan mainnya. Soalnya, ini Kementerian PUPR dengan pihak pengembang," ujarnya.

Menyinggung soal perpindahan warga di tempat baru, Kusto menyebut bahwa pelaksanaan relokasi itu secara bertahap dan sebelumnya telah dibagi zona sesuai kawasan Rumah Tangga dan Rukun Warga.

"Ada 10 RT di sini, pertama kawasan RT terisi itu di perumahan RT 1 hingga RT 9 yang diketahui baru sebagian dan RT 10 masih dalam pengerjaan unit (rumah)," ungkapnya. 

Mengenai legalitas pemerintah, Kusto mengklaim bahwa kondisinya sudah sah berjalan sesuai dengan pelaksanaan kerja. "Untuk pelayanan administrasi di pemerintah desa mah sudah berjalan," ujarnya. 

Kesulitan Air

Belum genap 1 bulan menempati tempat tinggal baru di lokasi perumahan Kementerian PUPR di Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum, warga Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kuningan alami kesulitan air baku.

"Untuk memenuhi kebutuhan air, saya harus beli Rp 50 ribu untuk satu toren. Kemudian, itu paling lama bisa memenuhi kebutuhan selama tiga hari," kata Uni salah seorang warga Desa Miliarder saat berbincang secara FBL TribunJabar.id, Senin (26/7/2021).

Uni mengaku sangat prihatin dengan melangsungkan kehidupan di perumahan saat sekarang.

Sebab kondisinya jauh berbeda dengan kenyamanan yang dirasakan tempat tinggal sebelumnya.

"Iya, tempat tinggal saya kena dampak dengan ganti untung Rp 400 juta, dari uang itu sebagian dibelikan tanah dan kebutuhan keperluan hidup," ungkapnya.

Kendaraan tangki air saat sedang mengisi pasokan air ke toren warga desa Miliarder
Kendaraan tangki air saat sedang mengisi pasokan air ke toren warga desa Miliarder (Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai)

Sementara Kepala Desa Sukarapih Kusto mengklaim tidak ada pembelian air (warga yang membeli air).

Namun uang yang dikeluarkan warga itu sebagai pengganti operasional kendaraan tangki air tersebut.

"Jadi, yang Rp 50 ribu itu buat operasional kendaraan pembawa air tersebut. Setiap satu toren berkapasitas 1 ribu liter itu kena Rp 50 ribu dan setiap hari ada 2 tangki air berkapasitas 4 ribu datang kesini dan memasok air untuk kebutuhan warga," katanya.

Sehari, kata Kusto mengaku sebanyak 2 ritase kendaraan tangki itu mengisi air langsung ke toren milik warga.

Baca juga: Kisah Warga Desa Miliarder di Kuningan Sudah 10 Hari Huni Tempat Tinggal Baru, Ini yang Mereka Alami

"Jadi dalam setiap hari, ada 16 toren warga terisi air. Dan untuk kendaraan tangki air itu milik dinas," ungkapnya. 

Mengenai titik pengeboran mata air yang dilakukan pemerintah daerah, kata Kusto mengklaim bahwa sudah ada dua titik pengeboran.

Namun untuk kapasitas airnya tidak bisa memenuhi kebutuhan warga sekitar. 

"Untuk titik pengeboran mata air dekat masjid itu hanya digunakan keperluan warga saat mau beribadah. Sebab disana, volumenya hanya 0,4 dan yang satunya dekat gerbang perumahan hanya 0,8. Hitungan itu gak tahu, cuma Pak Kadisnya bilang begitu," katanya. (*)

Baca juga: Perumahan Bagi Warga Desa Miliarder Kuningan Sudah Rampung 95 Persen, Tapi Batal Diresmikan Jokowi

Masih Belum Rampung

Pembangunan perumahan calon tempat tinggal warga Desa Miliarder alias Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kuningan Jawa Barat belum rampung.

Hal itu mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kuningan, Ali Akbar yang juga merupakan politisi PPP pituin Kecamatan Cibingbin.

Diketahui proyek perumahan bersumber APBN itu berada di Desa Sukarapih, Kecamatan Cibeureum, Kuningan.

Dalam kesempatannya, Ali Akbar meminta pemerintah serius dalam penanganan sosial kemasyarakatan bagi warga Desa Miliarder.

Baca juga: Update Desa Miliarder di Kuningan, Ada Sisa 3 Bidang Lahan Belum Dapat Ganti Untung

Baca juga: Indramayu Dinilai Darurat Perdagangan Orang, Puluhan Hingga Ratusan Kasus Ditemukan Setiap Tahunnya

Terlebih tidak lama lagi, Waduk Kuningan sesuai informasi akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

"Keseriusan yang harus di perhatikan itu mengenai pendampingan hidup bagi warga Desa Kawungsari. Sejauh ini apa langkah nyata yang di lakukan pemerintah?" ungkap Ali saat dihubungi Tribuncirebon.com, Minggu (20/6/2021).

Ali mengatakan, pemerintah baiknya mengerti bagaimana perasaan masyarakat Desa Miliarder.

Sebab sudah untung mereka (Warga Desa Miliarder) sadar dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk selama.

"Ya harusnya pemerintah atau negara itu hadir ditengah masyarakat. Apalagi masyarakat Kawungsari yang saat ini akan meninggalkan tempat tinggal akibat dampak Pembangunan Waduk Kuningan," katanya.

Ali melihat keseriusan pemerintah belum tampak melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Hal itu menyusul dengan calon tempat tinggal baru hingga saat ini belum siap ditempati.

"Mana keseriusan pemerintah, tempat tinggal baru belum siap. Kemudian disisi lain, warga harus cepat meninggalkan tempat tinggal di desa lama dan sebagian bangunan rumah warga terlihat rata dengan tanah. Bagaimana perasaan warga disana?" ujarnya.

Muncul status calon tempat tinggal itu bersifat sementara alias hak guna pakai semata.

Ali menjawab bahwa soal hak guna pakai tempat tinggal bagi warga terdampak pembangunan Waduk Kuningan, itu jangan terlalu lama dan berharap bisa cepat di lakukan pemberian secara hibah.

"Kami minta saat mereka menempati tempat tinggal baru itu jangan sementara. Kami berharap pemerintah bisa memberikan hak milik tempat tinggal melalui hibah atau kebaikan pemerintah pada biasanya," ujarnya.

Alasan lain, kata Ali mengaku bahwa idak baik pemerintah memberikan tambahan beban bagi masyarakat Kawungsari di tempat tinggal mendatang.

"Ya, pemerintah jangan tambahkan beban kehidupan bagi  masyarakat disana nanti. Meski mereka mendapat biaya ganti untung tapi mereka harus mengawali hidup baru, artinya dalam menjalankan kehidupan baru ini jangan memberikan beban kepada mereka.

Dengan berikan tempat tinggal melalui hibah, perhatian sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan yang biasa dilakukan di lingkungan permukiman sebelumnya," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved