Breaking News:

PPKM Darurat di Jabar

Buruh di Kabupaten Tasikmalaya Harus Terima Kenyataan Gak Akan Dapat Duit BLT, Gara-gara Status PPKM

Program BSU ternyata juga diberikan untuk para pekerja yang tinggal di kota/kabupaten yang sudah masuk ke level 3 PPKM.

Istimewa
ilustrasi uang 

TRIBUNCIREBON.COM - Program bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tak hanya berlaku bagi para pekerja yang tinggal di kota dan kabupaten yang masih berada di level darurat atau level 4 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Program BSU ternyata juga diberikan untuk para pekerja yang tinggal di kota/kabupaten yang sudah masuk ke level 3 PPKM.

Kepastian ini memupus kegelisahan ratusan ribu pekerja yang sebelumnya khawatir tak mendapat BSU karena wilayah tempat tinggalnya sudah berada di level 3 PPKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan, dari total 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, hanya Kabupaten Tasikmalaya yang dipastikan tidak mendapat program BSU. Sebab, Kabupaten Tasikmalaya berada di level 2 PPKM.

Kepastian itu, ujarnya, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan, Jumat (23/7/2021).

"Kalau lihat paparan Bu Menteri tadi, yang mendapat BSU adalah kabupaten atau kota level 3 dan 4," kata Taufik melalui ponsel, Jumat (23/7/2021).

Berdasarkan keputusan Mendagri dan Gubernur Jabar, daerah yang sudah masuk level 3 di Jabar adalah yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Daerah yang masih berada di Level 4, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

"Jadi hanya Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dapat BSU," ujarnya.

Namun demikian, Rahmat mengatakan belum mengetahui kapan BSU itu akan mulai dicairkan.

"Mami masih menunggu peraturan menakernya," katanya.

Saat ditanya peluang Kabupaten Tasikmalaya juga mendapatkan BSU, Taufik mengatakan sangat kecil.

"Sepertinya sulit karena yang membuat skala level adalah Kemendagri," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyalurkan BSU untuk para pekerja karena pemberlakuan PPKM darurat.

Data calon penerima subsidi diambil dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Data itu bakal diverifikasi dan validasi oleh lembaga sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

Kemenaker juga akan lakukan check list data untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran atau tidak.

Selain tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan kedisiplinannya membayar iuran, para pekerja yang akan mendapatkan BSU adalah mereka yang penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang mendapat subsidi adalah mereka yang bekerja di industri konsumsi, perdagangan, dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate, tempat bekerja masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Namun, persyaratan tempat bekerja masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4 itu kemarin rupanya menjadi level 3 dan 4. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan itu mengumpulkan para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di daerah dengan PPKM level 3 dan 4 secara virtual untuk membahas BSU atau BLT Subsidi Gaji dan wilayah yang mendapatkan bantuan.

Ida mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang dengan adanya BSU tersebut.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun.

BLT subsidi gaji Rp 500 ribu per bulan akan disalurkan dua bulan sekaligus atau Rp 1 juta. (tribunnetwork/syarif abdussalam)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved