Breaking News:

PPKM Darurat Kuningan

Warga Kuningan Ramai-ramai Minta Bupati Cabut Aturan PPKM Darurat, Sampaikan Petisi Berisi Ultimatum

WarKuningan banyak aturan PPKM Darurat seperti penyekatan jalan, pambatasan jam usaha & pelarangan makan di tempat dirasa mematikan roda perekonomian

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai
Sejumlah warga dan pedagang di Kuningan bubuhi tanda tangan permohonan cabut PPKM Darurat 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Ratusan masyarakat Kabupaten Kuningan mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Petisi kepada Bupati Kuningan agar mencabut aturan-aturan kebijakan PPKM Darurat yang dianggap menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat, Minggu (18/07/2021).

Hal itu dilakukan secara berkeliling oleh masyarakat yang tergabung dalam berbagai elemen seperti, Paguyuban Pedagang Pasar Kepuh, Paguyuban Pedagang Pasar Ciawi, Formatku, Kibar 19 dan lainnya untuk menghindari kerumunan.

Tanda tangan yang berasal dari pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pengusaha rumah makan, sopir angkot, ojek online, tukang parkir, dan lainnya dikumpulkan di atas media kain putih sepanjang 28 meter, yang akan diserahkan besok Senin (19/07/2021).

Sejumlah warga dan pedagang di Kuningan bubuhi tanda tangan permohonan cabut PPKM Darurat
Sejumlah warga dan pedagang di Kuningan bubuhi tanda tangan permohonan cabut PPKM Darurat (Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai)

Masyarakat Kuningan sebagian besar merasa banyak aturan PPKM Darurat seperti penyekatan jalan, pambatasan jam usaha dan pelarangan makan di tempat dirasa mematikan roda perekonomian, untuk itu masyarakat menuntut agar aturan-aturan tersebut segera dicabut.

"Aturan PPKM Darurat dirasa sangat memberatkan masyarakat. Saat ini omset menurun lima puluh persen. Tolong segera cabut aturan PPKM," Ungkap Dedi salah seorang Pedagang di Pasar Kepuh.

Hal senada diungkapkan oleh Nur, salah seorang pedagang pecel lele yang berlokasi di jalan Langlangbuana, dirinya merasa dengan adanya aturan PPKM Daurat membuat usahanya terganggu.

"Tidak bisa makan di tempat itu membuat omset merosot tajam, apalagi jalan semua ditutup dan kita juga siang harus sudah tutup. Kalau bisa tolong kebijakan dari pemerintah. Kami butuh sehat tapi kami juga butuh makan," ungkapnya.

Baca juga: Beredar Undangan Aksi Stop PPKM Darurat Besok di Pemkab Kuningan, Ini yang Akan Dilakukan Polisi

Andi Akbar sekaligus Sekertaris Paguyuban Pedagang Pasar Kepuh menyampaikan bahwa hal tersebut sebagai upaya untuk meredam masyarakat agar tidak terpancing oleh daerah-daerah lain untuk melakukan demonstrasi.

"Tanda tangan ini mewakili masyarakat yang sudah resah dengan berbagai aturan yang dirasa sangat memberatkan. Kami mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19, tapi kami harap pemerintah juga memikirkan nasib masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup," ungkapnya.

Menurutnya, apabila tuntutan yang besok yang akan diajukan tidak dipenuhi, dirinya khawatir masyarakat yang lapar akan sulit untuk diredam, untuk itu, dirinya berharap agar Bupati dapat mempertimbangkan dengan bijak.

kumpulan tanda tangan alias Petisi dengan judul 'ULTIMATUM' itu merupakan ungkapan lubuk hati dengan permohonan sebagai berikut.

"Buka Masjid dan ijinkan penyelenggaraan sholat Idul Adha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Kemudian selanjutnya itu meminta cabut pembatasan jam usaha dan pelarangan makan ditempat serta hentikan penyekatan jalan.

"Berikan bantuan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan melaksanakan belajar tatap muka di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya. (*)

Baca juga: Masyarakat Garut Mulai Bergejolak Protes PPKM Darurat, Minta Ada Solusi Kesulitan Ekonomi

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved