Breaking News:

Kisah Pemilik Rumah Makan di Bandung Barat Kena Denda Rp 800 Ribu, Uang Itu Untuk Bantu Anak Yatim

Pemilik rumah makan asal Cihideung, Kecamatan Parongpong, KBB, ini harus menjalani sidang Tipiring karena melanggar aturan PPKM Darurat

Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Hilman Kamaludin
Pelanggar PPKM Darurat di Bandung Barat saat menjalani sidang Tipiring di Kantor DPRD. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG BARAT - Raut wajah kecewa terlihat dari balik masker yang dikenakan Nur (38), seorang pemilik rumah makan saat menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (16/7/2021).

Pemilik rumah makan asal Cihideung, Kecamatan Parongpong, KBB, ini harus menjalani sidang Tipiring karena melanggar aturan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dia tampak gelisah saat duduk di kursi untuk menunggu giliran sidang sambil membawa selembar kertas. Kemudian, tubuhnya tampak lemas saat dia dipanggil oleh petugas untuk menjalani persidangan.

Setelah dipanggil, dia pun langsung bergegas meninggalkan kursi antrean dan langsung duduk di kursi sidang. Di sini dia dicecar beberapa pertanyaan oleh hakim hingga akhirnya divonis bersalah dan dikenakan sanksi denda karena telah melanggar aturan PPKM Darurat.

Baca juga: Dua Perusahaan Kimia di Indramayu Langgar PPKM Darurat, Didenda Rp 30 Juta

Baca juga: Tak Sudi Bayar Denda, Pelanggar PPKM di Tasikmalaya Lebih Ikhlas Dipenjara

Berdasarkan keputusan hakim, Nur dianggap melanggar PPKM Darurat karena ada konsumen yang makan ditempat. Padahal, seharusnya hanya melayani take away, sehingga Nur pun harus membayar denda sebesar Rp 801 ribu.

"Kemarin pas sidak petugas memang kebeneran ada yang lagi makan karena mereka habis belanja bunga di Cihideung," ujarnya saat ditemui seusai sidang di Kantor DPRD KBB, Jumat (16/7/2021).

Ia mengatakan, saat berjualan satu hari itu mendapat uang Rp 400 ribu, namun karena melanggar aturan, dia dikenakan danda Rp 801 ribu.

Menurutnya, denda itu sangat memberatkan karena dia harus nombok 100 persen. Padahal uang tersebut bisa dipakai untuk uang jajan anaknya atau membayar karyawan rumah makannya.

"Karyawan saya kebanyakan berasal dari kalangan anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu," kata Nur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved