Breaking News:

PPKM Darurat

Seminggu PPKM Darurat, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Majalengka Capai Rp 108 Juta

Kejari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terus mendata terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa PPKM Darurat di Majalengka

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP masih menemukan sejumlah pelanggar prokes dalam masa PPKM darurat di Majalengka 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terus mendata terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa PPKM Darurat di Majalengka.

Pihaknya melaporkan telah mengumpulkan uang denda hingga ratusan juta rupiah dari para pelanggar prokes yang ditemukan dalam Operasi Yustisi pada masa PPKM Darurat di Kabupaten Majalengka.

Kajari Majalengka, Dede Sutisna, melalui Kasi Tindak Pidana Umum, Faisal Amin mengemukakan, nominal tersebut didapatkan petugas gabungan dari sanksi denda sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 49 perkara selama sepekan Operasi Yustisi digelar, sejak tanggal 6 hingga 12 Juli 2021.

Baca juga: Polisi Tak Pandang Bulu Tindak Pelanggar PPKM Darurat, Bank Hingga Pabrik Keramik Didenda Rp 20 Juta

Menurutnya, berdasarkan data rekapitulasi hasil putusan hakim sidang Tipiring sanksi denda bagi pelanggar prokes sesuai pasal 21 i ayat 2 Perda Provinsi Jabar No 5 tahun 2021, hingga saat ini, telah tercatat denda sebanyak Rp 108.100.000.

"Nominal tersebut yang sudah masuk ke kas Negara, yaitu hasil sidang Tipiring operasi yustisi sejak tanggal 6 hingga 12 Juli 2021," ujar Faisal Amin saat dikonfirmasi, Rabu (14/7/2021).

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, sanksi denda sebagaimana dimaksud tersebut disetorkan ke kas negara, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Baca juga: PPKM Darurat Bisa Saja Diperpanjang Hingga 6 Minggu, Sri Mulyani Sudah Siapkan Skenario

"Jadi setiap selesai melakukan operasi yustisi pendisiplinan masyarakat, langsung kita setorkan ke kas negara," ucapnya.

Hingga saat ini, pihaknya bersama instansi terkait yang masuk dalam tim Satgas Yustisi terus turun ke lapangan menggencarkan operasi pendisiplinan.

Selain itu, akan terus digalakkan selama penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 mendatang.

"Oleh karena itu, kami berharap masyarakat tetap disiplin dan menaati prokes 5M. Di antaranya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas," jelas dia

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved