Breaking News:

PPKM di Jabar

Langgar PPKM Darurat, PT GII Indramayu Didenda Rp 10 Juta, Pemangku Hajatan Juga Didenda Rp 5 Juta 

Sanksi tegas diberikan petugas terhadap PT Gran Indonesia Industry (GII) di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Fauzie Pradita Abbas
Istimewa
ilustrasi uang 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sanksi tegas diberikan petugas terhadap PT Gran Indonesia Industry (GII) di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

//

Pabrik yang bergerak di bidang industri jok mobil tersebut melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Pihak PT pun divonis bersalah oleh majelis hakim saat digelar sidang tindak pidana ringan atau Tipiring pada Senin (12/7/2021) kemarin.

Humas Pengadilan Negeri Indramayu, Fatchu Rochman mengatakan, PT GII disanksi dengan pidana denda sebesar Rp 10 juta atau pidana kurungan badan 5 hari.

"Ini karena PT GII tidak menerapkan Work From Home (WFH) dan kehadiran karyawan 100 persen," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Dua Kafe di Indramayu Ini Nekat Buka Meski sedang PPKM Darurat, Tamunya Pesta Miras dengan Cewek PL

Masih disampaikan Fatchu Rochman, pada hari kemarin, pihaknya juga menjatuhkan sanksi PPKM darurat kepada 7 pelanggar lainnya.

Yakni, kepada pemangku hajat, toko aman motor, konter hp Ammi Cell, Pegadaian desa Parean Girang, PT Seho, Alfamart Eretan, dan Nayla Konveksi.

Masing-masing didenda Rp 5 juta karena tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun sampai dengan saat ini diketahui sudah ada sebanyak 66 pelanggar PPKM darurat di Kabupaten Indramayu.

Sebanyak 3 di antaranya memilih hukuman pidana kurungan badan selama 5 hari.

Sehingga sampai dengan saat ini, total denda yang sudah terkumpul dari para pelanggar PPKM darurat di Kabupaten Indramayu tersebut sudah mencapai Rp 320 juta.

Penerapan sanksi ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

"Semua uang denda tersebut langsung disetorkan ke kas negara," ujar dia.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved