Breaking News:

PPKM Darurat Kuningan

Belasan Pelaku Usaha di Kuningan Ikut Sidang Putusan Pelanggaran PPKM Darurat, Denda Masuk PAD Jabar

Terhadap pelaku usaha itu diberikan tindakan tegas untuk selanjutnya mengikuti sidang cepat (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kuningan

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
Istimewa
kegiatan Satgas Covid19 di Kuningan saat menemukan jumlah pelanggar PPKM Darurat 
Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Belasan pelaku usaha di Kuningan terjerat melakukan pelanggaran PPKM Darurat, hingga harus mengeluarkan bayar denda, setelah dilakukan putusan sidang pelaksanan PPKM Darurat di Kuningan.
“Untuk hari Senin (12/7/2021) total pelanggar PPKM Darurat yang dilakukan pelaku usaha di Kuningan ada 15 pengusaha termasuk pada hari ini ada satu orang,” ungkap Kapolres Kuningan, AKPB Doffie Fahlevi Sanjaya melalui Kasat Reskrim Polres Kuningan,AKP Danu Raditya Atmaja, Senin (12/7/2021).
Polres Kuningan bersama Tim Satgas Covid-19 Kab Kuningan kembali menindak 1 pelaku usaha yang telah melanggar pemberlakukan PPKM Darurat dalam kegiatan operasi yustisi, Senin (12/07/21).
Untuk saat tadi, kata Danu mengungkap ada pelaku usaha pelanggar PPKM Darurat, yakni Studio Photo Cirebon Indah yang berlokasi di kawasan jalan Siliwangi, Kuningan.
kegiatan Satgas Covid-19 di Kuningan saat menemukan jumlah pelanggar PPKM Darurat.
kegiatan Satgas Covid-19 di Kuningan saat menemukan jumlah pelanggar PPKM Darurat. (Istimewa)
“Pelanggaran diketahui karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan yakni tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun).
Dan ini jelas berdasarkan Pasal 21 I ayat 2 huruf d jo. Pasal 34 ayat 1 Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2018 tentang Pelanggaraan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat,” ujarnya. 
Terhadap pelaku usaha itu diberikan tindakan tegas untuk selanjutnya mengikuti sidang cepat (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kuningan, Selasa, 13 Juli 2021.
“Untuk pelaku usaha yang melanggar sekarang, besok harus ikuti sidang di Pengadilan Negeri,” katanya.
Menyinggung soal denda yang dibayar oleh pelaku usaha yang melanggar dan usai mengikuti putusan sidang tersebut.
“Tentu uang denda itu diserahkan kepada Provinsi. Ini jelas menjadi pendapat asli daerah provinsi yang mengeluarkan Perda tersebut,” ujarnya. (*)
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved