Breaking News:

PPKM Darurat

Diprotes Masyarakat, Pemerintah Revisi Aturan PPKM Darurat, Rumah Ibadah Tak Lagi Ditutup, Tapi

Setelah diprotes masyarakat dan para ulama, termasuk Ustaz Abdul Shomad, Pemerintah kembali merevisi aturan dalam penerapan PPKM Darurat

Editor: Machmud Mubarok
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Pelaksanaan Salat Zuhur pengganti Salat Jumat di Masjid Agung Indramayu, Jumat (9/7/2021). 

TRIBUNCIREBON.COM - Setelah diprotes masyarakat dan para ulama, termasuk Ustaz Abdul Shomad, Pemerintah kembali merevisi aturan dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 19 Tahun 2021.

Adapun bagian yang direvisi yakni pada diktum ketiga huruf g dan k dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Inmendagri yang baru poin g disebutkan bahwa masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya tidak lagi ditutup.

"Tempat ibadah masjid, mushala, gereja, pura, vihara, klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," demikian salah satu kutipan Inmendagri tersebut, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: Kabar Baik Update PPKM Darurat Covid-19 di Jabar, Ridwan Kamil Klaim BOR Rumah Sakit Alami Penurunan

Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Empat Perusahaan di Kota Cirebon Didenda Rp 6 Juta

Baca juga: 15 Kota/Kabupaten di Luar Jawa & Bali Siap Terapkan PPKM Darurat, Coba Cek, Kota Anda Termasuk Gak?

Akan tetapi, pemerintah juga tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah berjemaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Sementara pada huruf k disebutkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat.

Sebelumnya, rumah ibadah ditutup selama diberlakukannya PPKM Darurat. Ini sebagaimana tertuang dalam poin g dan k dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Poin g:

"Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara".

Poin k:

"Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang".

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19. Kebijakan itu dinamakan PPKM Darurat. Jokowi mengumumkan penerapan PPKM mikro darurat ini di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021).

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aturan PPKM Darurat Direvisi, Rumah Ibadah Tidak Lagi Ditutup, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/10/aturan-ppkm-darurat-direvisi-rumah-ibadah-tidak-lagi-ditutup.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved