Breaking News:

PPKM Darurat Indramayu

Warga Indramayu Tak Boleh Salat Jumat dan Salat Idul Adha di Masjid Selama PPKM Darurat Berlangsung

Sebagai gantinya, masyarakat bisa melaksanakan ibadah salat jumat dan Salat Iduladha di rumah masing-masing.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
SALAT IDUL ADHA - Ribuan umat Islam melakukan salat Idul Adha 1439 H di Masjid Agung Jamik hingga meluber ke Alun-alun Merdeka Kota Malang, Rabu (22/8/2018). Salat Idul Adha di Masjid Agung Jamik Kota Malang diimami pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. 

Menurutnya, aturan pemerintah tidak akan berarti bila tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

"Jadi, sebaiknya kita ikuti saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah.  Karena penutupan tempat ibadah sementara juga pernah berlaku sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang baru," ujar Rafani Akhyar saat dihubungi melalui telepon, Kamis (1/7/2021).

Rafani Akhyar meminta masyarakat untuk tidak salah dalam menafsirkan maksud dari kebijakan pemerintah. Apalagi menilai seolah pemerintah melarang orang untuk beribadah.

Malah, menurutnya, kebijakan pemerintah di PPKM Darurat untuk membantu dan mengatur masyarakat tanpa menimbulkan kemadaratan.

"Toh dalam agama Islam itu kan ada istilah rukhsah yang berarti keringanan, jadi ibadah itu upamanya seseorang tidak bisa melaksanakan solat dengan cara berdiri, maka dia boleh duduk, kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring kan begitu," kata dia.

Menurutnya, aturan agama tidak akan menyulitkan para pemeluknya, tak terkecuali saat ini. 

"Bahkan, ke masjid saja untuk salat Jumat, kalau saat itu terjadi hujan deras, itu dibolehkan untuk meninggalkannya, dan diganti salat Dzuhur. Apalagi kalau ada wabah pandemi Covid-19 seperti ini," ucapnya.

Rafani menegaskan, pemberlakuan rukhsah diperbolehkan bagi wilayah  zona merah, tapi bagi zona diluar itu,  dilakukan penyesuaian dengan ketentuan pembatasan yang diatur pemerintah daerah masing-masing.

Masalah di lapangan, sedikit masjid yang menerapkan aturan disiplin protokol kesehatan dalam tata pelaksanaan beribadah. Sehingga, hal itu harus dievaluasi oleh DKM karena kegiatan beribadah berjamaah justru berpotensi terjadi penularan Covid-19.

Pihaknya mendorong Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk aktif dalam merespon persoalan di lapangan. Termasuk mengedukasi kebijakan pemerintah semaksimal mungkin dijalankan dengan benar.

"DMI harusnya jadi garda terdepan yang dapat meneruskan setiap kebijakan pemerintah pada para DKM. Karena selama ini, kadang saya merasa DMI ini seperti kurang tanggap dan cepat dalam merespon persoalan yang terjadi di lapangan," katanya.

Sehingga, tak jarang selama ini banyak DKM mendatangi MUI untuk mendapat penjelasan. Namun, penjelasan yang bisa disampaikan sebatas yang ada di fatwa.

"Tidak sampai ke teknis pelaksanaannya, jadi harusnya ini merupakan tugas dari DMI," ujar Rafani.

Ia berharap, kebijakan pemerintah yang bertujuan demi kemaslahatan dapat dipatuhi bersama-sama. Karena lonjakan kasus Covid-19 saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

"Selain itu, MUI meminta kepada para pemangku kebijakan agar seirama dalam menentukan arah kebijakan.  Sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak berdampak pada kebingungan masyarakat yang akan melaksanakannya," katanya. (Cipta Permana)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved