Breaking News:

Ubah Laku

Wiku: Pengetatan Aktivitas Masyarakat Berdasarkan Zonasi Risiko Tingkat Kota dan Kabupaten

Jika lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM Mikro harus dievaluasi

Editor: Machmud Mubarok
YouTube
Prof Wiku Adisasmito 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian kasus Covid-19 yang trennya terus mengalami peningkatan pascalibur Idul Fitri. Langkah ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021.

Pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan zonasi kabupaten/kota bersifat dinamis sehingga menjadi sebuah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memantau secara berkala pergerakan (tren) zonasi ini.

“Pemerintah Daerah harus lebih peka dalam membaca data trenzonasi di wilayahnya. Jika lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM Mikro harus dievaluasi,” jelas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid- 19 Wiku Adisasmito dalam siaran
persnya, Selasa (22/6).

Di Jawa Barat sendiri hingga 22 Juni 2021, daerah zona merah masih berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat berstatus zona oranye.

Baca juga: Anggota DPRD Karawang Meninggal karena Corona Hari Ini, 6 Anggota Lainnya Positif Covid-19

Baca juga: Tak Mendapat Ruang Perawatan, Seorang Pasien Covid-19 di Garut Akhirnya Meninggal Setelah Kritis

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Cirebon Dirikan Tenda Darurat di Hotel Onos

Lebih lanjut, upaya ini diharapkan juga dapat melatih kemampuan daerah untuk menjalankan upaya
gas-rem yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus Covid-19.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus memotivasi optimalisasi PPKM Mikro dan fungsi posko. Pada prinsipnya, ketika suatu kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan PPKM Kabupaten/Kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM Mikro. Baik PPKM Kab/Kota maupun PPKM Mikro sama-sama merupakan upaya pengendalian. 

“Hal yang membedakan adalah PPKM Kabupaten/Kota bertujuan untuk memonitor sektor-sektor besar
seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi kegiatan di masyarakat yang umumnya sulit untuk dikendalikan,” kata Wiku.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB. Melalui ini, pemerintah memutuskan tiga perubahan ketetapan hari libur nasional, yaitu Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan Cuti Bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Satgas menekankan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang. 

“Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya
untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang,” jelas Wiku.

Melengkapi seluruh upaya pengendalian tersebut, pemerintah juga terus berupaya memasifkan vaksinasi. Pemenuhan kebutuhan vaksinasi terus dilakukan, terbaru ialah pada 20 Juni 2021, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin bulk (bahan baku) dari Sinovac yang menjadi kedatangan ke-17 COVID-19, sebanyak 10 juta dosis.

“Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan saat ini dinyatakan positif COVID-19. Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas (herd immunity),” kata Wiku.

Kedatangan vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam program vaksinasi dan juga tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisasi penularan yang dapat terjadi.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved