Breaking News:

ADVERTORIAL

Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta DPPKP Perbaiki Sistem Pengelolaan Retribusi di TPI Kejawanan

masalah yang terjadi pada proses penarikan retribusi di TPI dikarenakan DPPKP Kota Cirebon masih mengandalkan koperasi sebagai pihak ketiga.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon saat rapat bersama DPPKP Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (21/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon memperbaiki sistem pengelolaan retribusi di tempat pengelolaan ikan (TPI) Kejawanan.

Sebab, pengelolaan TPI harus mengacu regulasi terbaru, yakni Perda Nomor 4/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha demi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso, mengatakan, saat ini dewan tengah gokus menata retribusi dari aktivitas pelelangan ikan di TPI Kejawanan.

Menurut dia, masalah yang terjadi pada proses penarikan retribusi di TPI dikarenakan DPPKP Kota Cirebon masih mengandalkan koperasi sebagai pihak ketiga.

"Padahal, kalau mengacu aturan terbaru Perda Nomor 6/2012, pengelolaan TPI harus dikelola langsung oleh pemerintah daerah," kata Karso saat rapat bersama DPPKP Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (21/6/2021).

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Sahkan Regulasi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Baca juga: Atasi Permasalahan Perumda Farmasi, Komisi II DPRD Kota Cirebon Beri Saran Ini

Ia mengatakan, jika dikelola pihak ketiga maka harus melalui lelang dan menggunakan sistem sewa ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan.

Bahkan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian KKP dan BPK, penarikan retribusi di TPI tidak diperbolehkan melibatkan koperasi.

Namun, DPPKP Kota Cirebon masih menggunakan perda lama sebagai dasar untuk memungut retribusi meski besaran retribusinya menggunakan aturan baru. 

"Ini kan rancu, sehingga harus diperbaiki. DPPKP masih menggunakan Perda Nomor 5/2011, sehingga masih melibatkan koperasi untuk memungut retribusi di TPI Kejawanan," ujar Karso.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved