Pemkot Cirebon Akui Tak Bisa Asal Tarik Rem Darurat Meski Kasus Covid-19 di Kota Cirebon Melonjak

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengakui Pemkot Cirebon tidak bisa asal menarik rem darurat dalam kondisi melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Cirebon.

Sebab, menurut dia, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menarik rem darurat tersebut.

Agus khawatir jika Pemkot Cirebon menarik rem darurat maka imbasnya justru penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali.

"Jangan sampai remnya blong, nantinya malah tancap gas," kata Agus Mulyadi saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 yang Terus Meningkat, Pemkot Koordinasi dengan Pemkab Cirebon

Ia mengatakan, Pemkot Cirebon menitikberatkan pada kebijakan yang mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

Namun, kegiatan perekonomian masyarakat Kota Udang tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Karenanya, pihaknya tengah menggodok formulasi terbaik agar semuanya dapat berjalan beriringan.

"Kami tidak menginginkan sektor ekonomi mandek, sehingga harus dipikirkan matang sebelum menarik rem darurat," ujar Agus Mulyadi.

Agus menyampaikan, saat ini Pemkot Cirebon tengah berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon untuk menyelaraskan kebijakan yang akan ditetapkan.

Pasalnya, aktivitas masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon serta daerah sekitarnya seolah menjadi satu kesatuan sehingga kebijakan yang diambil harus sepaham.

"Pada prinsipnya kami menyepakati berbagai ketentuan yang secara opsional menjadi dasar penetapan di masing-masing wilayah," kata Agus Mulyadi.

Baca juga: Krisis Tenaga Medis Akibat Lonjakan Kasus Covid-19 di Majalengka, Ini Kata Satgas

Lonjakan kasus Covid-19 tampaknya terjadi hampir merata di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Bahkan, Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 di Kota dan Kabupaten Cirebon juga hampir penuh.

Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengakui Pemkot Cirebon tengah berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon untuk menangani hal tersebut.

Menurut dia, koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan yang ditetapkan Pemkot dan Pemkab Cirebon.

"Terutama mengenai kebijakan selama PPKM ke depan, supaya pada bae kebijakane (sama saja kebijakannya)," ujar Agus Mulyadi saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, kebijakan Pemkot dan Pemkab Cirebon harus selaras sehingga penyebaran Covid-19 di dua daerah tersebut dapat terkendali.

Pihaknya juga telah bertemu dengan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, dan membahas tentang rencana kebijakan yang diberlakukan selama PPKM.

Bahkan, Agus mengaku dalam pertemuan itupun turut hadir perwakilan dari Pemkab Indramayu dan lainnya.

Pasalnya, aktivitas masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon serta daerah sekitarnya seolah menjadi satu kesatuan sehingga kebijakan yang diambil harus sepaham.

"Pada prinsipnya kami menyepakati berbagai ketentuan yang secara opsional menjadi dasar penetapan di masing-masing wilayah," kata Agus Mulyadi.

Agus menyampaikan, hingga kini Pemkot dan Pemkab Cirebon juga terus berkoordinasi mengenai kebijakan teknis yang akan diambil.

Agar kebijakan tersebut langsung ditindaklanjuti sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota dan Kabupaten Cirebon.

Jabar Siapkan 3.000 Tempat Tidur

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jabar sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

Salah satunya, menambah jumlah kamar untuk pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19.

"Intinya dalam situasi seperti ini, prosedur Jawa Barat sudah siap. Yaitu instruksi menaikkan kapasitas untuk COVID-19 dikonversi dari kamar-kamar yang sifatnya penyakit umum," ucapnya saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rabu (16/6).

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menuturkan, ada sekitar 3.000 tempat tidur baru yang disiapkan untuk pasien COVID-19. Angka ini mengacu pada 30 persen kapasitas rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar.

"Sekitar 3.000 bed sedang kami siapkan total se-Jawa Barat hasil perhitungan dari 30 persen. Walaupun ada rumah sakit-rumah sakit yang di atas 30 persen (untuk pasien COVID-19). Contohnya, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Dari kapasitas 370 tempat tidur, yang berfungsi untuk COVID-19 sekitar 150-an.  Sehingga itu di angka 40 persen lebih," katanya.

Baca juga: Keterisian Tempat Tidur Perawatan Pasien Covid-19 Bandung Raya Tertinggi di Jabar, Kalahkan Bodebek

Baca juga: Ketua MUI Kota Bandung KH Miftah Faridl Kena Covid-19, Saat Ini Isolasi di Rumah Sakit

Baca juga: Pasien Covid-19 Indramayu Meninggal di Mobil, Sempat Datangi 5 Rumah Sakit Tapi Semuanya Penuh

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tengah memantau ketersediaan tempat tidur perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit. 

"Kita hari ini pada sore hari ini meninjau, menyupervisi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Kenapa kita tinjau, karena di sini ada semacan inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit (RS) ini yaitu melayani ibu hamil yang kena COVID-19," kata Muhadjir usai meninjau RSKIA Kota Bandung.

Muhadjir menjelaskan, penanganan untuk ibu hamil di rumah sakit ini sangat tertata rapi. Mulai dari pemeriksaan ibu hamil yang suspek, penanganan pasien yang positif COVID-19, sampai anak dilahirkan.

"Dengan segala penindakan dan kapasitas yang disiapkan, mulai dari pemeriksaan mereka yang suspek, kemudian penanganan mereka yang positif, sampai kemudian ketika dia melahirkan, kemudian anak yang melahirkan itu bisa ditangani, diperiksa ulang untuk dipastikan apakah mereka termasuk yang suspek atau positif kena COVID-19 seperti yang terjadi kepada ibunya. Dan fasilitasnya sangat lengkap," jelas Muhadjir.

Menurut Muhadjir, RSKIA sudah menangani 400 ibu hamil yang suspek. Dari jumlah tersebut, sekitar 260 ibu hamil positif COVID-19. 

"Ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini sudah tidak pandang bulu, termasuk menyerang mereka-mereka yang hamil dan berisiko kepada anaknya yang kemudian juga kena COVID-19," ucapnya.

Muhadjir menambahkan, rencananya akan ada penambahan kapasitas untuk menangani pasien COVID-19 di RSKIA Kota Bandung, dari 100 tempat tidur menjadi 150 tempat tidur. Nantinya, RSKIA pun diusulkan tidak hanya untuk ibu hamil dan anak, tetapi juga pasien umum.

"Dan di sini fasilitasnya sangat lengkap dan rencana akan ada penambahan kapasitas. Dan mudah-mudahan ada tambahan dari pemerintah pusat, terutama Kepala BNPB dari kapasitas 100 dinaikan menjadi 150 kapasitas, khusus untuk menangani ibu hamil yang terindikasi atau suspek COVID-19," katanya.

"Juga dibuka untuk umum. Tentu saja untuk yang umum itu jumlahnya dibatasi karena ini adalah RS khusus ibu dan anak. Dan sekarang sudah menyiapkan untuk menampung, merawat yang kemudian ternyata mengalami serangan COVID-19," imbuhnya.