Breaking News:

PKL Bakal Terus Gelar Aksi Jika Belum Ada Jawaban Soal Izin Jualan di Alun-alun Majalengka: Amatiran

Koordinator aksi, Dadang Hermawan mengatakan, hasil dari aksi hari ini, pihaknya tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Majalengka, Karna Sobahi.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Puluhan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5) menggeruduk Pendopo Kantor Bupati Majalengka, Senin (14/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5) Majalengka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pendopo Majalengka, Senin (14/6/2021).

Mereka berharap tuntutan untuk diizinkan berjualan di sekitar area Alun-alun disahkan oleh pemerintah.

Jika tidak, mereka terpaksa akan terus menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak.

Koordinator aksi, Dadang Hermawan mengatakan, hasil dari aksi hari ini, pihaknya tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Majalengka, Karna Sobahi.

Sebab, yang bersangkutan sedang menjalani rapat dan hanya ditemui oleh Asda dan Kepala Dinas Perdagangan.

Puluhan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5) menggeruduk Pendopo Kantor Bupati Majalengka, Senin (14/6/2021).
Puluhan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5) menggeruduk Pendopo Kantor Bupati Majalengka, Senin (14/6/2021). (Tribuncirebon.com/Eki Yulianto)

"Kita tetap akan menunggu jawaban Pak Bupati, yang memiliki kewenangan. Selama ini, kami hanya ditemui oleh yang tidak bisa mengambil kebijakan, makanya kami work out," ujar Dadang di sela aksi, Senin (14/6/2021).

Selalu menemui jalan buntu untuk perizinan berjualan di Alun-alun, Dadang menyebut, pemerintah daerah berjalan secara amatir.

Ia pun menyatakan, harus ada aturan yang benar terkait pelarangan berjualan di ruang publik, tak cukup hanya Perda.

"Bagi kita ya tetap ini pemerintahan sudah berjalan secara amatir. Kita harus luruskan, harus ada aturan yang benar. Ini amatiran," ucapnya.

Baca juga: Buntut Pelarangan Berjualan di Alun-alun Majalengka, PKL Geruduk Pendopo

Ia mencontohkan, bahwa dinas terkait tidak mengetahui jumlah PKL yang ada di Majalengka Kulon.

Yang mana, harusnya PKL dilibatkan dalam strategi kerja.

"Sebagai contoh, saya tanya ke Kepala Dinas Perdagangan, ada berapa jumlah PKL di Majalengka Kulon, Nol tidak ada jawaban. Bagaimana Mereka menyusun strategi kerja tanpa data," jelas dia.

Oleh karena itu, Dadang kembali menyebut dalam hal ini pemerintah daerah bekerja secara amatiran.

Padahal, anggaran untuk menyusun suatu program kerja tak sedikit.

"Jadi saya anggap, pemerintah ini amatiran, kurang apa coba anggaran. Ini jelas berhadapan dengan rakyat kecil, kalau mereka mau mempermainkan kita hadapi satu dua tahun."

"Buat aturan yang benar dong, jangan amatiran," katanya.

Baca juga: Pasien Kritis Ditolak di RSUD 45 Kuningan, Pengantar Nyaris Ribut dengan Sekuriti, Ini Kronologinya

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved