KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas KBB, Sekda hingga Ajudan Terkait Kasus Korupsi Aa Umbara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG BARAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat (KBB) dan pihak swasta di Mapolres Cimahi,, Kota Cimahi, Jumat (11/6/2021).

Pemeriksaan para pejabat dan pihak swasta tersebut merupakan lanjutan terkait dugaan korupsi barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial KBB Tahun 2020.

"Hari ini (11/6) dijadwalkan pemeriksaan saksi tersangka AUS ( Aa Umbara Sutisna) terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Ali mengatakan, pejabat Pemkab Bandung Barat yang menjalani pemeriksaan hari ini adalah Sekretaris Daerah KBB, Asep Sodikin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB Asep Wahyu, Kepala Dinas Sosial KBB Sri Dustirawati.

Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB Ade Zakir, Rega Wiguna sebagai Kabid Pendapatan Bapenda KBB, Wisnu Jaya Prasetia mantan ajudan Bupati Bandung Barat non aktif Aa Umbara dan Dicky Yuswandira honorer di Setwan DPRD KBB.

Sementata dari kalangan swasta ada nama-nama seperti Florence Sisca Della, Donih Ardhy Heryadi, Mohammad Riyad Mintarja dan Djohan Chaerudin.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi Jalan Jenderal H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi," kata Ali.

Baca juga: Imbas Kasus Korupsi Aa Umbara, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Diperiksa KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Bandung Barat, Hengky Kurniawan memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan meski sejumlah ASN diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Roda pemerintahan tetap berjalan, kita harus tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi, tidak ada masalah sih kalau terkait pelayanan," ujarnya saat ditemui di Mason Pine Hotel, Kamis (10/6/2021).

Intinya, kata Hengky, pihaknya meminta semua organisasi perangkat daerah atau pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan harus tetap kooperatif.