Breaking News:

Ada Cakades di Majalengka Minta Pilkades Diulang di Desanya, Sekda: Bukan Wewenang Kita

Elis Fitriani (39) calon kepala desa di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka meminta gelaran Pilkades di desanya diulang.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
ISTIMEWA
Ilustrasi Pilkades Serentak Kabupaten Majalengka 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka yang juga sebagai Ketua Pelaksana gelaran Pilkades serentak, Eman Suherman menanggapi terkait adanya calon kepala desa (cakades) yang meminta Pemungutan Suara Ulang.

Seperti diketahui, Elis Fitriani (39) calon kepala desa di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka meminta gelaran Pilkades di desanya diulang.

Pasalnya, ia menduga adanya maladministrasi saat pemungutan suara digelar.

Baca juga: Calon Kades di Majalengka Protes, Diduga Ada Maladministrasi Saat Gelaran Pilkades

Kuasa Hukum Cakades nomor urut 1, Dadan Taufik memberikan dokumen protes atas gelaran Pilkades serentak di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/6/2021).
Kuasa Hukum Cakades nomor urut 1, Dadan Taufik memberikan dokumen protes atas gelaran Pilkades serentak di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/6/2021). (Tribuncirebon.com/Eki Yulianto)

Aksi protes itu terlihat saat Ketua Timses dari Elis mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Majalengka, Kamis (10/6/2021).

Bersama Kuasa Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathurohman Law Firm Majalengka, Timses membawa dokumen protesnya tersebut yang ditujukan ke Sekda Majalengka, Eman Suherman selaku Ketua Pelaksana Pilkades kabupaten.

Baca juga: Desa Kopyah Indramayu Viral, Kades Jagoannya Kalah, Pendukung Sempat Blokir Jalan dengan Batu Besar

Eman mengatakan, bahwa adanya pengajuan keberatan atas pelaksanaan Pilkades di Desa Gunung Manik itu dinilai sesuatu yang wajar.

Namun, untuk penentuan apakah nantinya akan diulang, dianggap bukan wewenang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

"Kami pemerintah dalam perkara sengketa hanya sebatas mediasi," ujar Eman saat dikonfirmasi, Jumat (11/6/2021).

Upaya tersebut, jelas dia, sesuai aturan dilaksanakan dari mulai tingkat desa.

“Ketika di tingkat desa, kecamatan masih buntu, mediasi dilanjutkan di tingkat Kabupaten dan itu (mediasi) juga yang akan kami lakukan atas keberatan dari salah satu Cakades di Desa Gunung Manik itu,” ucapnya.

Ketika nantinya mediasi di tingkat kabupaten kembali gagal, sambungnya, mereka bisa memproses hal itu di ranah pengadilan.

Pada tahapan di pengadilan itulah, akan diambil kesimpulan apakah Pilkades bisa diulang atau tidak.

“Kami tidak bisa memutuskan apakah akan dilakukan Pilkades ulang atau tidak. Itu wewenang dari Pengadilan (PN). Ketika pengadilan memutuskan untuk pencoblosan ulang, ya akan dilaksanakan,” jelas dia.

Lebih jauh dijelaskan Eman, kendati ada sengketa, tetapi tidak berpengaruh terhadap rencana pelantikan pada 8 Juli mendatang.

“Pelantikan tetap 8 Juli, tidak terpengaruh sengketa itu. Kami dari pemerintahan berharap bisa diselesaikan pada mediasi,” katanya.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved