Breaking News:

Ada Cakades di Majalengka Minta Pilkades Diulang di Desanya, Sekda: Bukan Wewenang Kita

Elis Fitriani (39) calon kepala desa di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka meminta gelaran Pilkades di desanya diulang.

ISTIMEWA
Ilustrasi Pilkades Serentak Kabupaten Majalengka 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka yang juga sebagai Ketua Pelaksana gelaran Pilkades serentak, Eman Suherman menanggapi terkait adanya calon kepala desa (cakades) yang meminta Pemungutan Suara Ulang.

Seperti diketahui, Elis Fitriani (39) calon kepala desa di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka meminta gelaran Pilkades di desanya diulang.

Pasalnya, ia menduga adanya maladministrasi saat pemungutan suara digelar.

Baca juga: Calon Kades di Majalengka Protes, Diduga Ada Maladministrasi Saat Gelaran Pilkades

Kuasa Hukum Cakades nomor urut 1, Dadan Taufik memberikan dokumen protes atas gelaran Pilkades serentak di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/6/2021).
Kuasa Hukum Cakades nomor urut 1, Dadan Taufik memberikan dokumen protes atas gelaran Pilkades serentak di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/6/2021). (Tribuncirebon.com/Eki Yulianto)

Aksi protes itu terlihat saat Ketua Timses dari Elis mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Majalengka, Kamis (10/6/2021).

Bersama Kuasa Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathurohman Law Firm Majalengka, Timses membawa dokumen protesnya tersebut yang ditujukan ke Sekda Majalengka, Eman Suherman selaku Ketua Pelaksana Pilkades kabupaten.

Baca juga: Desa Kopyah Indramayu Viral, Kades Jagoannya Kalah, Pendukung Sempat Blokir Jalan dengan Batu Besar

Eman mengatakan, bahwa adanya pengajuan keberatan atas pelaksanaan Pilkades di Desa Gunung Manik itu dinilai sesuatu yang wajar.

Namun, untuk penentuan apakah nantinya akan diulang, dianggap bukan wewenang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

"Kami pemerintah dalam perkara sengketa hanya sebatas mediasi," ujar Eman saat dikonfirmasi, Jumat (11/6/2021).

Upaya tersebut, jelas dia, sesuai aturan dilaksanakan dari mulai tingkat desa.

Halaman
12
Penulis: Eki Yulianto
Editor: dedy herdiana
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved