Breaking News:

Masyarakat Desa Cibodas Garut Kecewa Pilkades Gagal Dilaksanakan, Sebut Bupati Tak Bertanggung Jawab

Pembatalan bermula dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Cibodas yaitu adanya dokumen palsu yang

ISTIMEWA
Ilustrasi: Masyarakat Desa Cibodas Garut Kecewa Pilkades Gagal Dilaksanakan, Sebut Bupati Tak Bertanggung Jawab 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNCIREBON.COM, GARUT -
Warga Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut kecewa atas keputusan bupati Garut membatalkan Pemilihan Kepala Desa yang digelar serentak di 216 desa se Kabupaten Garut, Selasa (8/5/2021).

Pembatalan bermula dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Cibodas yaitu adanya dokumen palsu yang dikeluarkan pihak panitia.

Juru bicara ke-lima calon kepala desa Cibodas, Tudi Sofian Hamidi mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi langsung di hadapan Bupati Garut Rudy Gunawan pada hari Senin 7 Juni 2021.

"Yang dikatakan bupati Garut dalam audiensi itu yaitu silahkan buktikan jika 
memang ada pemalsuan dokumen, jika bisa dibuktikan maka Desa Cibodas bisa ikut Pilkades Serentak," ucapnya.

Tudi mengatakan pihaknya kemudian mampu membuktikan adanya pemalsuan dokumen oleh PPKD Desa Cibodas dan menagih janji bupati Garut untuk melanjutkan proses pemilihan.

Namun bupati Garut melayangkan Surat Rekomendasi Bupati Garut No 141.1/1948/DPMD kepada BPD Cibodas yang berisi informasi bahwa Pilkades di Desa Cibodas diberhentikan sampai tahap gelombang selanjutnya.

"Setelah kami menemukan barang (bukti) yang bupati minta dengan sangat memalukan dan sikap pengecut bupati Rudy Gunawan mangkir dan ngacir tidak mau memenuhi janjinya," ucap Tudi.

Sengketa tersebut bermula dari tujuh calon Kepala Desa Cibodas yang melakukan test dan penilaian seleksi, dalam pelaksanaan test tersebut PPKD melakukan kekeliruan terhadap pemberian poin kepada salah satu calon.

Baca juga: Wagub Uu Ruzhanul Ulum Positif Covid-19, Sebelumnya Pantau Pilkades di Indramayu, Begini Kata Satgas

Kekeliruan tersebut baru disadari salah satu calon yang merupakan petahana 
setelah dirinya dan ke-enam calon lainnya sepakat menerima dan menanda tangani hasil dari penilaian tersebut yang mana hanya keluar lima orang yang berhak mengikuti Pilkades.

Petahana yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan permohonan kepada PPKD untuk menyelesaikan sengketa agar mengembalikan hak pemohon atas kekeliruan hasil seleksi namun permohonan tersebut ditolak oleh PPKD

Halaman
12
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved