Breaking News:

Pengembang Nakal yang Melanggar Pasal Perda PSU di Kota Cirebon akan Dikenakan Sanksi Rp 50 Juta

Ketua Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon, Cicih Sukaesih, menyepakati adanya sanksi hukum bagi pengembang yang melanggar.

Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com
Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Pansus DPRD Kota Cirebon dan tim asistensi penyusunan Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon membahas sanksi bagi pengembang yang melanggar.

Ketua Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon, Cicih Sukaesih, menyepakati adanya sanksi hukum bagi pengembang yang melanggar.

"Sanksi hukum tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan wali kota (perwali)," ujar Cicih Sukaesih saat ditemui usai rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021).

Selain itu, menurut dia, pengembang yang melanggar sejumlah pasal di Perda PSU juga akan disanksi administratif sebesar Rp 50 juta.

Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021).
Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021). (Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com)

Ia mengatakan, Perda PSU merupakan upaya untuk menyelaraskan antara pengembang dan Pemkot Cirebon dalam menata kota.

"Kami berharap, para pelaku usaha turut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemkot Cirebon," kata Cicih Sukaesih.

Sementara Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Cirebon, Sumantho, mengatakan, warga perumahan bisa melakukan musyawarah untuk membantu penyerahan PSU saat pengembang yang hilang atau kabur.

Dalam artian, pengembang tak kunjung menyelesaikan proses penyerahan PSU setelah diumumkan melalui media massa selama satu bulan.

Atas dasar itulah, Pemkot Cirebon dapat mengajukan ke BPN atas hak tanah.

Hal tersebut harus dikoordinasikan dengan BPN sebagai leading sector sertifikasi tanah.

"Jika dinilai cukup diumumkan di media massa dan musyawarah, maka bisa kami lakukan,” ujar Sumantho.

Baca juga: Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon Bakal Undang BPN Bahas Sertifikasi Tanah

Baca juga: Arie Kriting Menilai Nagita Tak Pantas Jadi Duta PON Papua, Asisten Raffi Ahmad Beri Jawaban Menohok

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved