Breaking News:

Jangan Coba-coba Pulang Kampung, ASN yang Nekat Mudik, TKD Bakal Dipotong 50 Persen

Pemerintah Kota Bandung bakal memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik saat Idul Fitri tahun ini. 

Net
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNCIREBON.COM BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung bakal memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik saat Idul Fitri tahun ini. 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Wawan mengatakan ada tiga bentuk teguran bagi ASN yang melakukan pelanggaran. 

"Sanksinya ada teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas, dan itu akan dikeluarkan masing-masing perangkat daerah, nanti kita menerima, baru akan melakukan penindakan," ujar Wawan di Taman Sejarah, Balai Kota Bandung, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Cegah Mudik Lebaran 2021, Ketua Satgas Covid-19 Minta Provider Tambah Kapasitas Jaringan Internet

Menurut Wawan, setiap ASN yang mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tertulis akan dikenakan pemotongongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen. 

Kemudian, kata dia, sanksi atau teguran atas pernyataan tidak puas, ASN akan dikenakan pemotongan TKD 50 persen.

"Teguran lisan dan tertulis itu bisa pemotongan TKD 50 persen selama satu bulan, kalau pernyataan tidak puas itu selama tiga bulan," katanya. 

Di lingkungan pemerintah Kota Bandung, kata Wawan, ada sekitar 15.018 ASN yang tidak mungkin jika harus diawasi sendiri oleh BKPSDM. 

Baca juga: ASN Pemkot Bandung Belum Terima THR, Sekda Sebut Masih Tunggu Surat Resmi Peraturan Pemerintah

Baca juga: Ridwan Kamil Bilang Kalau Nekat Mudik Tahun Ini Bisa Bikin Indonesia Bernasib Seperti India

Sehingga, kata dia, sanksi yang diberikan kepada ASN merupakan hasil dari laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-masing.‎

"Di Kota Bandung sudah diterbitkan surat edaran oleh pak Sekda, dan telah didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah, tinggal perangkat daerah melakukan monitoring dan pengawasan ASN di wilayah masing-masing," ucapnya.‎

"Jadi itu adalah laporan dari kepala perangkat daerah mereka akan melakukan monitoring dan pengawasan, nanti diserahkan kepada kita, baru kita tindak," tambahnya.‎

Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved