Breaking News:

Pelarangan Mudik

Uu Ruzhanul Bilang Pemprov Jabar Tak Berikan Dispensasi Khusus Bagi Santri yang Mudik Lebaran

Wagub Uu Sampaikan Pemrov Jabar Tidak Memberikan Dispensasi Khusus Bagi Santri yang Mudik Pada Lebaran Tahun Ini

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Rabu (28/4/2021) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan dispensasi khusus bagi santri yang hendak mudik pada lebaran tahun ini.

//

Hal tersebut seiring dengan kembali dikeluarkannya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah pada momen Lebaran tahun ini. Larangan khususnya berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Baca juga: Jadwal Azan Magrib dan Buka Puasa di Kabupaten Indramayu Rabu 28 April 2021, Berikut Doa Berbuka

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pemerintah provinsi masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat soal dispensasi mudik santri ini.

"Belum ada aturan baru dari pemerintah soal larangan mudik. Artinya, santri juga harus mengikuti aturan tersebut," ujar dia kepada Tribuncirebon.com seusai melakukan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al-Hikmah Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu (28/4/2021).

Panglima Santri itu menilai ucapan yang dilontarkan Wakil Presiden beberapa waktu lalu soal dispensasi mudik untuk santri memang menjadi angin segar bagi para pengurus pondok pesantren.

Sejumlah daerah pun diketahui memberikan dispensasi untuk para santri, salah satunya Jawa Timur.

Hanya saja, karena belum adanya landasan hukum jelas, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa merealisasikan dispensasi tersebut.

Atau dengan kata lain, larangan mudik ini juga berlaku bagi para santri di Jawa Barat.

"Saya sudah bicarakan dengan Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Pak Uu, kita perlu bukti tertulis karena kan kita pemerintahan, harus ada bentuk fisik untuk sebuah payung hukum," ujar dia.

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved