Breaking News:

Pemprov Jabar Tegas Melarang Mudik, Siapkan 133 Pos Penyekatan & Koordinasi dengan Provinsi Sekitar

setiap posko penyekatan akan dijaga petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinkes, Dishub, Satpol PP, dan lainnya.

TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum (keempat kiri), saat menyerahkan secara simbolis bantuan usaha kecil dalam safari ramadan di Masjid Al-Hikmah Nuansa Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Pemprov Jawa Barat secara tegas melarang warganya mudik pada Lebaran tahun ini.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, hal itu sebagai dukungan atas keputusan pemerintah pusat yang juga melarang mudik.

Bahkan, Uu berharap pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat mendukung keputusan Pemprov Jabar mengenai larangan mudik.

"Pemprov sudah menunjuk 133 titik di perbatasan Jawa Barat untuk dijadikan pos penyekatan mudik," kata Uu Ruzhanul Ulum saat ditemui seusai safari ramadan di Masjid Al-Hikmah Nuansa Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Tak Punya Uang untuk Tes Antigen, Ibu di Indramayu yang Mau Melahirkan Ini Dibantu Polisi Losarang

Baca juga: Pasar Murah di 13 Kecamatan & 36 Desa di Kuningan Mulai Jumat Ini, Berikut Jadwal Lokasi Pasar Murah

Baca juga: Belum Ada Laporan Dampak Gempa Subang di Majalengka, BMKG Minta Warga Tetap Tenang

Ia mengatakan, setiap posko penyekatan akan dijaga petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinkes, Dishub, Satpol PP, dan lainnya.

Menurut dia, dalam posko itupun ada kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

Terutama daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi sekitar. Misalnya, Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov se-Pulau Jawa untuk mengantisipasi mudik," ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Uu menyampaikan, seluruh Pemprov se-Pulau Jawa telah sepakat melarang mudik dan siap bekerja sama untuk mencegah adanya warga yang nekat pulang kampung saat Lebaran.

Ia memastikan, petugas pos penyekatan akan memutarbalikkan pengendara yang nekat mudik meski telah dilarang.

"Larangan mudik ini diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Uu Ruzhanul Ulum.

Ini Aturan Bepergian

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait dengan pelarangan mudik Idulfitri tahun ini.

Tidak hanya mengenai penyekatan jalan, pemerintah desa atau kelurahan pun akan diinstruksikan sampai tingkat kampung untuk melakukan karantina bagi pemudik yang lolos sampai ke kampung halaman.
"Nanti sore kita rapat, penyekatan sudah dimulai ya, tanggal 6 Mei penyekatan kita mulai. Kemudian instruksi di kampung-kampung untuk di karantina selama lima hari sudah lakukan juga," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai meresmikan Jalan Layang Jakarta dan Laswi di Kota Bandung, Kamis (22/4).
Gubernur meminta kembali kepada masyarakat untuk tidak mudik tahun ini. Dikhawatirkan, jika masyarakat memaksakan diri mudik, kejadian di India, yakni peningkatan kasus Covid-19 secara drastis, akan terjadi juga di Indonesia.
"Ada kasus di India, di mana orang euforia kan. Akhirnya dua minggu dia kena second wave, jumlahnya melebihi satu tahun kasus di India. Kita tidak mau terjadi. Tahan dulu, silaturahmi bisa dicari di waktu yang lebih baik tanpa harus yang sifatnya massal," katanya.
Mudik dilarang, katanya, karena sifatnya berbarengan di satu waktu dan secara massal. Kerumunan seperti inilah, katanya, yang sangat rentan dengan penularan Covid-19.
"Kemarin di Jateng sudah ada korbannya. Pemudik datang ke sebuah kampung, ngadain hajatan, makan bareng, 37 orang kena Covid-19 oleh si perantau. Kasus ini jangan sampai terjadi di Jabar," tuturnya.
Mudik lokal, katanya, masih diperbolehkan di sejumlah kawasan saja, seperti di dalam Jabodetabek dan Bandung Raya. Hal ini disebabkan jaraknya dekat dan orang-orang di dalamnya lebih sering bertemu.
"Yang dihindari yang jarak jauh. Semua kebijakan pusat kita amankan, intinya kita satu frekuensi dengan pemerintah pusat," katanya.

Satgas Penanganan Covid-19 sendiri sudah menerbitkan addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah.
Surat ini diterbitkan dengan latar belakang bahwa berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idulfitri.
Addendum Surat Edaran ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).
Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.
Ketentuan khusus pengetatan mobilitas PPDN pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau
surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu
wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat
hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
g. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose
C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC
Indonesia;
i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan
k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan
penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.
 
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved