Breaking News:

Ada Penyekatan Kendaraan di Kota Bandung, Polda Jabar Awasi Jalur Alternatif Cegah Pemudik

Larangan mudik berlaku lebih cepat atau berlaku hari ini 22 April 2021 hingga 24 Mei 2021 dari semula berlaku sejak 6 - 17 Mei 2021.

TribunJabar.id/Hilman Kamaludin
Anggota Polres Cimahi saat melakukan penyekatan kendaraan di GT Tol Padalarang, Minggu (31/5/2020). 

"Untuk penyekatan kami akan lihat dulu titik-titiknya mana saja baik yang masuk atau keluar Bandung," ujar Ulung di Mapolrestabes Bandung, Kamis (21/4/2021).

Hanya saja, ia memastikan penyekatan kendaraan yang hendak mudik akan diberlakukan di jalan arteri.

Baca juga: Ramalan 12 Zodiak Besok Jumat 23 April 2021: Capricorn Banyak Dapat Uang, Taurus Gelisah, Leo Tegang

Baca juga: INI Zodiak Cinta Besok, Jumat 23 April 2021, Gemini Melamar Kekasihnya, Libra Dia Kesal Padamu

"Artinya seperti di Cibiru dan jalan arteri lainnya sebagai akses keluar dan masuk Kota Bandung," ucap dia.

Kota Bandung sendiri sering dilewati para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta menuju timur. Mereka melintasi arteri dari Padalarang, Cimahi, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung yang membentang dari Jamika hingga Cibiru.

Saat ditanya soal penyekatan di jalan arteri Kota Bandung yang dilintasi pemudik menggunakan roda dua, Ulung masih membahasnya dengan Forkompimda.

"Belum tahu, kita nanti lihat, kami TNI/Polri selalu siap," ujar dia.

Kang Emil Satu Frekuensi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait dengan pelarangan mudik Idulfitri tahun ini.
Tidak hanya mengenai penyekatan jalan, pemerintah desa atau kelurahan pun akan diinstruksikan sampai tingkat kampung untuk melakukan karantina bagi pemudik yang lolos sampai ke kampung halaman.
"Nanti sore kita rapat, penyekatan sudah dimulai ya, tanggal 6 Mei penyekatan kita mulai. Kemudian instruksi di kampung-kampung untuk di karantina selama lima hari sudah lakukan juga," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai meresmikan Jalan Layang Jakarta dan Laswi di Kota Bandung, Kamis (22/4).
Gubernur meminta kembali kepada masyarakat untuk tidak mudik tahun ini. Dikhawatirkan, jika masyarakat memaksakan diri mudik, kejadian di India, yakni peningkatan kasus Covid-19 secara drastis, akan terjadi juga di Indonesia.
"Ada kasus di India, di mana orang euforia kan. Akhirnya dua minggu dia kena second wave, jumlahnya melebihi satu tahun kasus di India. Kita tidak mau terjadi. Tahan dulu, silaturahmi bisa dicari di waktu yang lebih baik tanpa harus yang sifatnya massal," katanya.
Mudik dilarang, katanya, karena sifatnya berbarengan di satu waktu dan secara massal. Kerumunan seperti inilah, katanya, yang sangat rentan dengan penularan Covid-19.
"Kemarin di Jateng sudah ada korbannya. Pemudik datang ke sebuah kampung, ngadain hajatan, makan bareng, 37 orang kena Covid-19 oleh si perantau. Kasus ini jangan sampai terjadi di Jabar," tuturnya.
Mudik lokal, katanya, masih diperbolehkan di sejumlah kawasan saja, seperti di dalam Jabodetabek dan Bandung Raya. Hal ini disebabkan jaraknya dekat dan orang-orang di dalamnya lebih sering bertemu.
"Yang dihindari yang jarak jauh. Semua kebijakan pusat kita amankan, intinya kita satu frekuensi dengan pemerintah pusat," katanya.

Satgas Penanganan Covid-19 sendiri sudah menerbitkan addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah.
Surat ini diterbitkan dengan latar belakang bahwa berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idulfitri.
Addendum Surat Edaran ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).
Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.
Ketentuan khusus pengetatan mobilitas PPDN pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau
surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu
wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat
hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
g. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose
C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC
Indonesia;
i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan
k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan
penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.
 
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved