Ahok Jadi Menteri Investasi Mulai Hari Ini? Berikut Daftar Menteri yang Layak Diganti

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Isu reshuffle di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo mencuat belakangan ini. Bahkan, menurut kabar, reshuffle itu dilaksanakan pekan ini.

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencuat disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri Investasi.

Di mana Kementerian Investasi diisukan menjadi sebuah kementerian baru yang akan dibentuk Jokowi.

Isu reshuffle mencuat setelah DPR RI dalam rapat paripurna, Jumat (9/4/2021), menyetujui penggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud.

Lantas bagaimana tanggapan pengamat terkait isu reshuffle kabinet Jokowi?

Pengamat politik dan ketatanegaraan, Agus Riwanto menyampaikan, isu reshuffle kabinet muncul setelah Jokowi mengajukan nomenklatur perubahan kementerian.

Baca juga: Kades Terengah-engah di Plafon Rumah Stafnya Malam-malam, Tak Diproses karena Istri Enggan Melapor

Baca juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Terawan, Ini Alasannya

"Isu reshuffle kabinet ini muncul setelah Pak Jokowi mengajukan nomenklatur perubahan baru penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud."

"Kemudian penambahan baru Menteri Investasi, maka kemungkinan besar reshuffle akan dilakukan terhadap dua kementerian," ujarnya kepada Tribunnews.com melalui sambungan telepon, Rabu (14/4/2021).

Ia menyampaikan, penggabungan dua kementerian tersebut tentunya akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Kemudian, pasti juga ada penunjukan menteri baru terkait pembentukan Kementerian Investasi.

Lalu siapa menteri yang akan duduk dikursi panas di kementerian yang baru tersebut?

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.

"Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya," kata Fadhli saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Selain itu lanjutnya ada nama Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi.

Baca juga: Artis Sinetron Putri untuk Pangeran Diduga Ditangkap Polisi, Narkoba Ditemukan di Mobilnya

Baca juga: Curhatan Lesti Kisah Asmaranya dengan Rizky Billar Seolah Dituntut Sempurna, Lesti Berurai Air Mata

Pengalaman Azwar Anas memimpin Banyuwangi adalah modal untuk diaplikasikan di wilayah yang lebih besar atau di taraf nasional.

"Pembangunan Banyuwangi hari ini tak lepas dari perannya sebagai kepala daerah, mengembangkan UMKM dan pariwisata, tentu juga perannya dalam menarik investor untuk menggerakkan roda ekonomi di sana," ujarnya.

Namun demikian lanjutnya, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, siapa pun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah investasi.

"Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang akan ditunjuknya," pungkas Fadhli.

Dilakukan Pekan Ini

Soal waktu reshuffle, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, yakin Jokowi akan melakukannya pada pekan ini.

"Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu, karena apapun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," ujarnya, Selasa (13/4/2021), dilansir Tribunnews.

Menyusul persetujuan DPR RI soal pembentukan kementerian baru dan penggabungan dua kementerian, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis daftar menteri layak digantikan.

Dikutip dari KompasTV, data tersebut dirilis berdasarkan survei yang digelar pada 10 Maret hingga awal April 2021.

Survei yang melibatkan 1.200 responden tersebut, memiliki tingkat akursi data 97 persen dan margin eror 2,5 persen.

Nama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, masuk lima besar daftar menteri layak reshuffle.

Berikut 15 menteri layak reshuffle menurut IPO:

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (54,06%);

2. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (46%);

3. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali (41,2%);

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo (34%);

5. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate (29%);

6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki (28,5%);

7. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (27%);

8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (23,8%);

9. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (19,3%);

10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif (19%);

11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Darmawati (15%);

12. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (12,1%);

13. Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (9,8%);

14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (9,7%);

15. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (9,1%).

Yasonna Laoly Dianggap Pantas Diganti

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mebocorkan Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Terkait hal tersebut Lembaga  survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle.

Salah satunya lembaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk direshuffle.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak untuk di-reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Menteri paling populer:

1. Prabowo Subianto 56 persen

2. Tito Karnavian 43 persen

3. Sandiaga Uno 39 persen

4. Mahfud MD 30 persen

5. Sri Mulyani 29 persen

Menteri berkinerja paling memuaskan:

1. Sri Mulyani 54,7 persen

2. Retno LP Marsudi 50 persen

3. Tri Rismaharini 42 persen

4. Tito Karnavian 38 persen

5. Mahfud MD 34 persen

Reshuffle akan Dilakukan Secara Cepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo dipastikan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan reshuffle kabinet dilakukan pekan ini.

"Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan ini," ungkap Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Isu reshuffle mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat.

"Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan.

"Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat," kata Ngabalin.

Tiga Faktor Penyebab Reshuffle

Menurut Ali ada tiga faktor yang menyebabkan presiden akan melakukan reshuffle Kabiner Indonesia Maju Jilid kedua ini.

Faktor pertama yakni adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud.

Usulan penyatuan dua kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR.

"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud."

"Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brodjonegoro dari Kementerian.

Sehingga menyebabkan kekosongan, sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud.

Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya Menteri Baru.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana/Reza Dani/Taufik Ismail)(KompasTV/Ahmad Zuhad)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Nama Ahok Mencuat di Tengah Menguatnya Isu Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Tangani Investasi?