Breaking News:

Terungkap, Sebulan Setelah Dilantik Jadi Wali Kota Cimahi, Ajay Langsung Terima Uang Gratifikasi

Terungkap bahwa Ajay diduga langsung menerima gratifikasi berupa uang dari sejumlah pengusaha yang mengurus perizinan

Tribunjabar.id/Mega Nugraha
Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata Rabu (14/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna menjalani sidang perdana kasus yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (14/4/2021).

Di persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap bahwa Ajay diduga langsung menerima gratifikasi berupa uang dari sejumlah pengusaha yang mengurus perizinan.

"Pada sekira akhir 2017 sampai dengan Agustus 2020, terdakwa telah menerima gratifikasi senilai total Rp 6,3 miliar," ucap Jaksa KPK Budi Nugraha, di sidang dakwaan.

Baca juga: Viral! Botol Miras Ditemukan di GGM Majalengka, Diduga Bekas Pesta Miras di Malam Bulan Puasa

Ajay dilantik sebagai Walikota Cimahi berdasarkan Keputusan Mendagri Menteri  Nomor 131.32-3020 tahun 2017 08 Mei 2017 yang dilantik pada 22 Oktober 2017 bersama Ngatiyana selalu wakil Wali Kota Cimahi

Berdasarkan uraian peristiwa penerimaan gratifikasi yang diungkap KPK dalam dakwaannya, penerimaan gratifikasi diterima Ajay pada akhir 2017. Sedangkan Ajay dilantik pada Oktober 2017.

Artinya, diduga Ajay langsung menerima gratifikasi satu atau dua bulan setelah dilantik hingga akhirnya pada 2020, Ajay ditangkap karena diduga menerima suap Rp 1,6 miliar dari Hutama Yonathan selaku pemilik RSU Kasih Bunda.

Adapun gratifikasi pertama yang diterima Ajay yakni Rp 150 juta dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia pada akhir 2017 terkait izin prinsip reklame dan Videotron di Kota Cimahi.

Adapun uang gratifikasi Ajay disimpan di dua rekening. Sedangkan penerimaan gratifikasi dikumpulkan melalui Yanti Rahmayanti, Itoh Suharto  dan Dominikus Djoni Hendarto.

"Berkaitan dengan pengajuan ijin prinsip reklame, ijin prinsip mal pelayanan publik, ijin prinsip pabrik, ijin prinsip 
videotron, terkait pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemkot Cimahi dan RSUD Cibabat.

Halaman
12
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved