Breaking News:

Dua Bulan Setelah Dilantik Jadi Wali Kota Cimahi, Ajay Terima Uang Gratifikasi, Nilainya Fantastis

Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna sejak dua bulan dilantik pada Oktober 2017, langsung menerima gratifikasi berupa uang

Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribunjabar.id/Mega Nugraha
Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata Rabu (14/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM,BANDUNG- Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna sejak dua bulan dilantik pada Oktober 2017, langsung menerima gratifikasi berupa uang dari pengusaha.

Hal itu terungkap dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan pada sidang perdana kasus korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (14/4/2021).

"Penerimaan terkait ijin prinsip reklame dan videotron dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia oleh terdakwa yang diterima oleh Dominikus Djoni Hendarto pada kurun waktu akhir 2017 dengan jumlah seluruhnya Rp 150 juta," ujar Budi Nugraha, Jaksa KPK.

Baca juga: Pulang Tarawih, Seorang Ibu & Anak di Kalipucang Jatuh ke Sungai Saat Jembatan yang Dilewati Patah

Ajay dilantik sebagai WalI Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 08 Mei 2017 yang dilantik pada 22 Oktober 2017 bersama Ngatiyana selalu wakil Wali Kota Cimahi. Dia terpilih lewat Pilkada Cimahi 2017.

Berdasarkan uraian peristiwa penerimaan gratifikasi yang diungkap KPK dalam dakwaannya, penerimaan gratifikasi diterima Ajay pada akhir 2017. Sedangkan Ajay dilantik pada Oktober 2017.

Artinya, diduga Ajay langsung menerima gratifikasi satu atau dua bulan setelah dilantik hingga akhirnya pada 2020, Ajay ditangkap karena diduga menerima suap Rp 1,6 miliar dari Hutama Yonathan selaku pemilik RSU Kasih Bunda.

Baca juga: Persib Vs PS Sleman Jumat Ini, Maung Bandung Jumpa 3 Mantan Terindah di Semifinal Piala Menpora 2021

Baca juga: Panti Pijat Plus-plus di Tuban Tetap Buka di Bulan Puasa, Satpol PP Pergoki Terapis Tak Pakai Baju

Tidak hanya Rp 150 juta, Ajay menerima gratifikasi sejak akhir 2017 hingga 2020.

"Pada sekira akhir 2017 sampai dengan Agustus 2020, terdakwa telah menerima gratifikasi senilai total Rp 6,3 miliar," ucap Budi Nugraha.

Aturan di Undang-undang Pemberantasan Tipikor, gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam 30 hari ke KPK maka dianggap suap. Sedangkan total uang gratifikasi yang tidak dilaporkan Ajay senilai Rp 6 miliar lebih itu, dari berbagai perizinan.

"Berkaitan dengan pengajuan ijin prinsip reklame, ijin prinsip mal pelayanan publik, ijin prinsip pabrik, ijin prinsip videotron, terkait pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan alat kesehatan di
Dinas Kesehatan Pemkot Cimahi dan RSUD Cibabat."

"Selanjutnya uang yang dikumpulkan tersebut dikelola oleh terdakwa dan YANTI RAHMAYANTI untuk digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa ataupun keluarga terdakwa," ucap Budi.

Adapun uang gratifikasi Ajay disimpan di dua rekening. Sedangkan penerimaan gratifikasi dikumpulkan melalui Yanti Rahmayanti, Itoh Suharto  dan Dominikus Djoni Hendarto.

Atas penerimaan gratifikasi ini, KPK mendakwa  Ajay dengan dakwaan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tipikor pada dakwaan ketiga.

Adapun pada dakwaan pertama dan kedua, Ajay didakwa menerima suap Rp 1,6 miliar dari Hutama Yonathan selaku pemilik RS Kasih Bunda Cimahi.

Uang suap berkaitan dengan pengurusan perizinan IMB RS Kasih Bunda. Adapun dalam penerimaan ini, Ajay meminta fee Rp 3,2 miliar dan baru terealisasi Rp 1,6 miliar.

Rencananya, pemberian Rp 2 miliar sisa dari yang diminta Ajay akan diberikan lima kali sejak November 2020. Namun, pada 27 November, saat Yanti staf Ajay menerima Rp 425 juta dari Cyngia Gunawan dari RS Kasih Bunda, KPK menangkap mereka.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved