Breaking News:

Pemda Indramayu Ajukan Peminjaman Rumah Sakit Milik PNS Tajir, Aset Rohadi Kini Telah Disita

Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu, Jawa Barat, mengajukan penggunaan rumah sakit milik Rohadi, PNS yang tajir yang sedang menjadi terdakwa.

Tribunnews/Iqbal Firdaus
Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, memberi keterangan kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/9/2019). 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu, Jawa Barat, mengajukan penggunaan rumah sakit milik Rohadi, PNS yang tajir yang sedang menjadi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan soal adanya permohonan dari itu dalam sidang lanjutan terdakwa Rohadi.

Menurutnya JPU, rumah sakit yang merupakan aset terdakwa yang sudah disita itu dibutuhkan untuk menjadi fasilitas pengobatan pasien Covid-19 di Kabupaten Indramayu.

JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan permohonan tersebut diketahui setelah menerima surat tembusan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu.

Dalam surat tersebut, Pemda Indramayu bermohon agar aset Rohadi, Rumah Sakit (RS Raisan) untuk dijadikan fasilitas penanganan pasien Covid-19 di Indramayu.

"KPK diturunkan ke Direktorat Tuntutan menerima surat dari sekretaris daerah Kabupaten Indramayu yang pada intinya adalah bermohon agar aset atas nama RS Raisan dijadikan untuk pengobatan pasien Covid-19," kata JPU dalam ruang sidang, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadan 2021 di Indramayu, Dibutuhkan Keluarga, dan Ada Niat Puasa, Doa Buka Puasa

Baca juga: Berbuka Puasalah dengan Segelas Air Putih dan 3 Butir Kurma, Ini Manfaat Kurma untuk Kesehatan

Baca juga: Begini Penampakan RS Reysa di Indramayu Milik PNS Tajir Rohadi yang Diminta Pemkab

Pemda Indramayu dalam surat tersebut, ucapnya, menyatakan sangat membutuhkan tambahan layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

Yang menjadi pertimbangan, kata Jaksa, rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi karena telah disita KPK dan jadi salah satu barang bukti dalam perkara terdakwa Rohadi.

"RS Raisan setelah dilakukan penyitaan ternyata tidak dalam status beroperasi, karena itu RS baru, sebelum beroperasi sudah disita sehingga sampai sekarang masih stuck," kata jaksa.

Inti dalam tembusan surat yang diterima jaksa dari pimpinan KPK adalah Pemda Indramayu sangat membutuhkan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Halaman
12
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved