Breaking News:

Begini Penampakan RS Reysa di Indramayu Milik PNS Tajir Rohadi yang Diminta Pemkab

Kondisi terkini rumah sakit itu  sangat terbengkalai. Pantauan Tribuncirebon.com, sebagian catnya sudah banyak memudar.

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Handhika Rahman
Kondisi terkini RS Reysa milik PNS Tajir Rohadi di kampung halamannya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Selasa (13/4/2021). 

Yang menjadi pertimbangan, kata Jaksa, rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi karena telah disita KPK dan jadi salah satu barang bukti dalam perkara terdakwa Rohadi.

"RS Raisan setelah dilakukan penyitaan ternyata tidak dalam status beroperasi, karena itu RS baru, sebelum beroperasi sudah disita sehingga sampai sekarang masih stuck," kata jaksa.

Inti dalam tembusan surat yang diterima jaksa dari pimpinan KPK adalah Pemda Indramayu sangat membutuhkan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Hal tersebut agar pasien Covid-19 tidak bercampur dalam ruang perawatan yang sama dengan pasien penyakit lainnya.

"Pemerintah Kabupaten Indramayu ini membutuhkan suatu rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19, sehingga tidak tercampur dengan pasien umum lainnya pada surat tersebut," katanya.

Menanggapi hal ini, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengatakan akan mempelajari dahulu isi surat tersebut sambil menunggu surat asli sampai ke majelis hakim.

Pasalnya kata JPU, Pemda Indramayu telah mengirim surat aslinya kepada majelis hakim, tapi belum diterima.

"Kami patuhi semua seperti ini. RS pasti di sana ada, tapi mungkin enggak muat ya sampai menyurat. Nanti kami pelajari sambil menunggu secara resmi suratnya," kata majelis hakim.

Dalam perkara ini, PNS Mahkamah Agung (MA) Rohadi- yang dijuluki PNS tajir- didakwa menerima suap dengan total Rp 4.663.500.000 (Rp 4,6 miliar), kemudian gratifikasi senilai Rp11.518.850.000 (Rp 11,5 miliar).

Uang-uang itu diduga berasal dari penerimaan suap dari pihak lain untuk mengurus sejumlah gugatan perkara di lembaga peradilan, baik di tingkat banding maupun kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Rohadi didakwa melakukan pencucian uang hasil suapnya sejumlah Rp 40.598.862.000 (Rp 40,5 miliar).

Atas perbuatan penerimaan suap, Rohadi didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Soal TPPU, perbuatan Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rizki Sandi Saputra)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemda Indramayu Berniat Gunakan Aset Milik PNS Tajir Rohadi Sebagai Rumah Sakit Covid-19

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved