Gubernur Jabar Ridwan Kamil Tegaskan Semua Perbatasan di Jalur Mudik Akan Dijaga Ketat

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG -  Semua perbatasan di jalur mudik di Jawa Barat akan dijaga ketat menyusul keputusan pemerintah menghapus kegiatan mudik pada Idulfitri tahun ini. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menegaskan hal itu di Kantor DPRD Jabar, Jumat (26/3).

"Pada dasarnya pemerintah daerah selalu mencoba satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Tentu nanti (ada) arahan-arahan teknisnya. Saya belum mendapatkan arahan, kami akan tanyakan," ujar Gubernur.

Emil mengatakan, penghapusan kegiatan mudik ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan kajian epidemiologi. Kajian ini menyampaikan bahwa setelah libur panjang, terbukti diikuti peningkatan kasus Covid-19.

"Jadi, alasannya adalah epidemologi. Statistik membuktikan, setiap libur panjang itu memang kasus selalu naik ya. Sehingga keputusan ini akan kita telaah di Jawa barat, sejauh mana penerapan dengan keilmiahan kasus, kira-kira begitu," katanya.

Emil mengatakan, sementara ini, sebelum mendapat arahan dari Pusat, pihaknya akan mendukung dan menyosialisasikan kebijakan pelarangan mudik ini.

"Mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa pandemi ini belum usai. Jadi belum bisa euforia walaupun vaksinasi juga sudah mulai berjalan dengan lancar," katanya.

Baca juga: Video Pocong Lompat-lompat di Tamansari Cilegon Viral di Media Sosial, Bukan Hantu, tapi Maling

Baca juga: Waspada, Gempa Bumi Skala VI MMI Berpotensi Mengguncang Karawang, Pernah Terjadi Akhir Tengah 19

Baca juga: Abah Sarji Bisa Capai 102 Tahun, Sang Istri Bongkar Rahasia Suami Sulit Mati, Ilmu Batara Karang?

Emil memperkirakan antisipasi untuk mencegah aktivitas mudik tahun ini tidak akan terlalu jauh berbeda dengan tahun lalu. Akan ada penyekatan atau pemeriksaan di sejumlah perbatasan dan jalur yang biasa dipakai pemudik.

"Ya sama kayak tahun lalu. Sekali dilarang, maka di jalan tol di perbatasan kota, itu ada razia-razia. Kan, dulu sok aya nu nyumput-nyumput (suka ada yang sembunyi) jadi sayur, jadi koper, pakai selimut di truk, kan dirazia sama kita, karena perintahnya sudah enggak boleh. Jadi Jangan memaksakan," katanya.

Keputusan penghapusan kegiatan mudik pada Idulfitri tahun ini diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Keputusan diumumkan Muhadjir dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Muhadjir menegaskan, aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga para pekerja mandiri.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan jatah cuti Idulfitri selama sehari. "Namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata Muhadjir.

Ditemui di Balai Kota Bandung, kemarin, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku akan membahas hal ini bersama jajaran dalam waktu dekat.

"Keputusan tidak boleh mudik itu kan baru hari ini, itu kebijakan yang harus ditanggapi wali kota, jadi kami harus rapat dulu," kata Ema.

Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, Khairur Rijal, mengatakan, jika mudik dilarang tentu ada skenario baru yang mereka terapkan. Armada yang semula dipersiapkan untuk, tentu tidak akan digunakan.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, mengatakan sejauh ini belum ada instruksi atau surat resmi dari Mabes Polri terkait pelarangan mudik. Namun, ada atau tidak mudik, Operasi Ketupat tetap akan mereka lakukan.

"Jika mudik dibolehkan, Operasi Ketupat akan membantu kelancaran para pemudik. Namun jika tidak boleh, kami akan melakukan penyekatan-penyekatan, kendaraan para pemudik akan kami minta kembali," ujarnya, saat dihubungi melalui telepon.

Dukungan keputusan pelarangan mudik Lebaran, juga diungkapkan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, saat ditemui di Gedung DPRD Majalengka, Jkemarin.

"Kita harus mengamankan kebijakan pusat, karena pengalaman tahun kemarin juga sama, tidak ada mudik. Apalagi sekarang tidak ada cuti, cuma dua hari, yakni hari H lebaran dan besoknya," ujar Karna.

Dihubungi melalui telepon, kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Kusman Yuhana, masih akan menunggu edaran resmi sebelum menyikapi keputusan pusat yang kembali meliadakan mudik Lebaran.

"Kabar itu memang sudah dengar tapi kami belum menerima edarannya dari Dirjen Kemenhub," kata Kusman.

Meski demikian, koordinasi dengan instansi lainnya sudah mereka lakukan terkait pelarangan mudik ini. "Termasuk dengan kepolisian dan Satgas Covid-19,"ujarnya.

Tuai Reaksi

Keputusan pemerintah kembali meniadakan mudik, kemarin, langsung menuai reaksi dari pengusaha travel. Waluyo (37), pengusaha travel Devita Jaya asal Padaherang, Kabupaten Pangandaran, mengatakan keputusan itu sangat merugikan mereka.

"Saya biasa ngorder di Jabodetabek, tapi karena ini jadi terpotong rezeki saya. Padahal, kalau diibaratkan petani, harusnya saat ini kami sedang panen," ujar Waluyo saat dihubungi melalui telepon.

Waluyo berharap, pihak pemerintah mengkaji lagi aturan tersebut. "Pasti kebanyakan warga, khususnya yang merantau di luar kota tidak setuju dengan aturan tersebut. Karena, itu hanya setahun sekali. Kalau alasannya prokes, perketat saja aturannya," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ahmad (31), pengusaha Jasa Nazwa Travel di Pangandaran. "Dengan aturan tersebut, intinya silaturahmi kita terhambat, dan usaha kita juga ikut terhambat," ujarnya.

Namun, berbeda dengan pengusaha travel, Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Kabupaten Karawang justru tak ambil pusing dengan larangan mudik ini. Ketua Papmiso Karawang, Supriyadi, mengatakan, larangan mudik ini tak berpengaruh bagi pedagang mi dan bakso.

"Terlebih, selama ini, anggota Papmiso memang jarang yang mudik menjelang Lebaran, karena Lebaran justru adalah saat kami panen," ujarnya melalui telepon.

Biasanya, ujar Supriyadi, mereka baru mudik pada H+10. "Kita mencari duit dulu, baru mudik," katanya.
Ketua Paguyuban Wonosobo (Pawon) Korwil Karawang, Ari Fajar Haryono (35), mengatakan mereka ikut saja apa kata pemerintah.

"Mau bagaimana lagi karena kondisinya seperti ini," ujarnya.(syarif abdussalam/lutfi a mauludin/tiah sm/eki yulianto/cikwan suwandi/irvan maulana/padna)