DPRD Minta Pemkot Cirebon Prioritaskan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Pemkot Cirebon harus menyiapkan program-program untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada tahun ini.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menginginkan Pemkot Cirebon memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Pasalnya, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Cirebon meningkat akibat dampak pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengatakan, bertambahnya jumlah warga miskin dan pengangguran harus disikapi Pemkot Cirebon.
Karenanya, menurut dia, Pemkot Cirebon harus menyiapkan program-program untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada tahun ini.
"Dampak pandemi Covid-19 ini yang paling fatal ya di sektor ekonomi," ujar M Handarujati Kalamullah saat ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPj 2020 di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (26/3/2021).
Ia mengatakan, hal itupun bakal menjadi pembahasan bersama DPRD Kota Cirebon dan Pemkot Cirebon ke depannya.
Perihal LKPj Wali Kota Cirebon Tahun 2020 juga bakal menjadi pembenahan dan eveluasi program kerja untuk 2021.
Baca juga: Abah Sarji Bisa Capai 102 Tahun, Sang Istri Bongkar Rahasia Suami Sulit Mati, Ilmu Batara Karang?
Baca juga: HARI INI Ada 3 Wilayah di Jabar yang Bakal Mati Lampu, Catat Jadwal Pemeliharaan Listriknya
Baca juga: INILAH Sosok Mikhavita Wijaya, Istri Bams Eks Samsons Diterpa Isu Miring, Kini dalam Proses Cerai
Selain agenda penyampaian LKPj Walikota Cirebon akhir tahun anggaran 2020, rapat paripurna juga menyampaikan tentang beberapa hal.
Di antaranya, perubahan rencana RPJMD 2018 - 2023, perubahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2021, dan pembentukan pantia khusus DPRD Kota Cirebon.
Ia menyampaikan, perubahan RPJMD 2018 - 2023 akan dibahas kembali sesegera mungkin.
"Penyesuaian target sangat penting untuk merealisasikan visi dan misi Pemkot Cirebon," kata M Handarujati Kalamullah.
Ekonomi Menurun
Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2020 ke DPRD Kota Cirebon, Jumat (26/3/2021).
LKPj 2020 tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Azis mengakui pandemi Covid-19 yang mulai merambah Kota Cirebon sejak awal 2020 menimbulkan sejumlah permasalahan.
Di antaranya, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Udang dibanding tahun sebelumnya.
"Jumlah warga miskin pada 2019 mencapai 8,41 persen dari total penduduk," kata Nasrudin Azis saat ditemui usai rapat paripurna.
Ia mengatakan, jumlah warga miskin di Kota Cirebon meningkat menjadi 9,52 persen pada 2020.
Baca juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Tegaskan Semua Perbatasan di Jalur Mudik Akan Dijaga Ketat
Baca juga: Video Pocong Lompat-lompat di Tamansari Cilegon Viral di Media Sosial, Bukan Hantu, tapi Maling
Baca juga: Waspada, Gempa Bumi Skala VI MMI Berpotensi Mengguncang Karawang, Pernah Terjadi Akhir Tengah 19
Selain itu, tingkat pengangguran di Kota Cirebon juga meningkat dari 8,98 persen pada 2019 menjadi 10,97 persen pada 2020.
Bahkan, menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menurun dari 74,92 poin pada 2019 menjadi 74,89 poin pada 2020.
"Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon juga menurun, dari 6,29 persen pada menjadi -0,99 persen pada 2020," ujar Nasrudin Azis.
Azis menyampaikan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada terhambatnya pembangunan di Kota Cirebon.
Karenanya, Pemkot Cirebon pun mengubah arah kebijakan pembangunan dan menyesuaikan APBD 2020.
Langkah Atasi Pandemi
Pandemi Covid-19 yang merebak sejak setahun terakhir tampaknya berdampak pada semua sektor di Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengatakan, Pemkot Cirebon bersama semua pihak berjuang melawan pandemi Covid-19 selama 2020.
Bahkan, menurut dia, Pemkot Cirebon harus mengubah arah kebijakan pembangunan dan menyesuaikan APBD 2020.
"Ini sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi serta sosial yang ditimbulkannya," ujar Nasrudin Azis saat ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPj 2020 di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (26/3/2021).
Ia mengatakan, perubahan dan penyesuaian itu sesuai keputusan bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020.
Karenanya, anggaran pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari target Rp1,77 triliun menjadi Rp1,75 triliun atau menurun 0,98 persen.
Selain itu, anggaran belanja juga mengalami rasionalisasi dan refocusing untuk penanganan dampak Covid-19.
"Belanja daerah pada 2020 mengalami penyesuaian dari Rp1,81 triliun menjadi Rp1,75 triliun atau menurun 3,34 persen," kata Nasrudin Azis.
Azis menyampaikan, Pemkot Cirenon telah memulai vaksinasi sejak Februari 2021 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Pihaknya berharap, semua cobaan dan ujian akibat pandemi Covid-19 segera berakhir pada tahun ini.
"Agar pemerintah bisa mewujudkan agenda-agenda penting yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19," ujar Nasrudin Azis.
